Kabar Terkini

Kembali Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Segel Kantor DPRD Samarinda

19
×

Kembali Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Segel Kantor DPRD Samarinda

Sebarkan artikel ini
Aksi Ratusan Mahasiswa Yang Kembali Menolak Kenaikan Harga BBM di Kantor DPRD Samarinda, Senin (12/9/2022)

SAMARINDA.apakabar.co– Gelombang aksi ujuk rasa terkait penolakan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut di berbagai daerah, di Kota Samarinda ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Senin (12/9/2022) siang.

Dibekali dengan atribut lembaga, mahasiswa saling bergantian menyampaikan orasi politiknya. Tuntutan untuk tetap menolak kenaikan BBM menjadi salah satu tuntutan yang di bawa oleh mahasiswa di hadapan gedung dewan yang juga di jaga ratusan aparan pengamanan gabungan dari TNI/Polri.

Kepada media saat ditemui disela-sela aksi ujuk rasa, Fahri selaku humas aksi mengatakan bahwa pihaknya pada akai hari ini menyampaikan dua tuntutan yakni tetap kembali menolak kenaikan BBM besubsidi oleh pemerintah yang resmi di umumkan pada tangga 3 September 2022 yang lalu oleh Presiden Jokowi.

BACA JUGA :  Tiga ABK di Balikapapan Ditemukan Tewas, Diduga Keracunan Gas di Dalam Palka Kapal

“Kami menyampain dua tuntutaan yaitu penolakan kenaikan BBM bersubsidi dan mengecam tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap aktivis di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, massa aksi tak hanya menyampikan aspirasi melalui orasi-orasi politik. Massa aksi juga menyegel kantor DPRD Samarinda karena dianggap tidak membela kepentingan rakyat.

Kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah dinilai tidak tepat disaat negara sedang dalam pemulihan perekonomian pasca Covid-19.

“Kita ingin Ketua DPRD Kota Samarinda hadir ditengah-tengah kita dan ikut menolak kenaikan BBM,” ucapnya.

Kecam Tindakan Kekerasan Aparat Saat Aksi Unjuk Rasa

Selain menolak kenaikan BBM, ratusan mahasiswa juga mengecam aksi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pasalnya menurut Fahri, tindakan yang dilakukan aparat merupakan bentuk sebuah pembungkaman, pihak keamanan tidak mengayomi masyarakat, terutama dalam menyapaikan aspirasi kepada pemerintah.

BACA JUGA :  Polda Aceh Ambil Alih Kasus Perkosaan Mahasiswi yang Ditolak Polresta Banda Aceh

“Negera kita saat ini tidak merdeka untuk rakyat tapi hanya merdeka untuk oligarki,” ucapnya.

“Rakyat telah mengamanahkan untuk menyuarakan suara rakyat sebaik-baiknya. Karena mereka telah diberikan kepercayaan secara penuh oleh rakyat,” pungkasnya.