Kompak, Ketua Komisi III DPRD Kaltim dan Samarinda Sama-Sama Terlibat Masalah

oleh -29 views
Geung DPRD Kaltim dan Kota Samarinda (Foto:Internet)

SAMARINDA.apakabar.co– Ditengah perjuangan melawan pandemi Covid-19 masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Samarinda disajikan adegan politik yang penuh dengan drama bak sinetron dengan dua kubu yang saling berseteru.

Lembaga legislatif yang sejatinya merupakan rumah bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasinya kini menjadi tempat perseteruan yang seharusnya tidak untuk konsumsi publik.

Dua orang wakil rakyat dari masing-masing partai yang berbeda saat ini diketahui sedang dalam permasalahan diinternal partainya. Pertama Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Selain masih berkonflik di internal Partai Golkar terkait kudeta pucuk pimpinan dewan, politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan tersebut kini malah tersandung dugaan kasus penipuan cek kosong oleh salah satu pengusaha di Samarinda.

Sementara di Komisi III DPRD Kota, Angkasa Jaya yang merupakan Ketua Komisi III dan politisi PDI-Perjuangan saat ini sedang menghadapai pertarungan dengan anggota komisinya sendiri. Delapan anggota Komisi III yang terdiri dari berbagai fraksi di DPRD Kota sepakat menanda tanggani mosi tidak percaya terhadap kepimpinan Angkasa Jaya saat ini.

Calon Pengganti Makmur HAPK Sebagai Ketua DPRD Kaltim Tersandung Kasus Penipuan

Belum selesai isu kudeta pimpinan dewan di gedung karang paci yang mengancam posisi kursi Ketua DPRD Kaltim saat ini yang dipimpin Makmur HAPK, sang calon pengganti Hasanuddin Mas’ud malah terlibat permasalahan yang diduga penipuan ke salah satu pengusaha asal Samarinda. Hasan ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk menggantikan posisi Makmur yang saat ini ketahui masih melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Partai.

Penunjukan Hasan sebagai Ketua DPRD Kaltim ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Seketaris DPP Partai Golkar dengan Nomor Surat B-600/GOLKAR/VI/2021 pada tanggal 16 Juni 2021.

Namun belum juga merasakan kursi puncak pimpinan yang disetujui DPP Golkar, kini Hasan justru terlibat masalah hukum yang diduga mekakukan penipuan berupa pemberian cek kosong senilai 2,7 miliar kepada rekan bisnisnya dalam urusan solar laut.

BACA JUGA :  Komisi I DPRD Kaltim Temui Perwakilan Aliansi Kaltim Melawan, Akan Surati DPR RI Minta Cabut Undang-Undang Omnibus Law

Pelapor yang diketahui bernama Irma Suryani resmi melaporkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim tersebut kepada pihak kepolisian sejak 2020 dan baru-baru ini laporan tersebut masuk dalam tapap penyidikan.

Melalui kuasa hukum Irma Suryani Jumintar Napitupulu mengatakan bahwa kronologi awal itu muncul sejak Tahun 2016 ketika terlapor yaitu Hasanuddin meminjam dana kepada pelapor sebesar Rp 2,7 Miliar untuk modal bisnis solar laut, yang mana dari dana tersebut terdapat perjanjian dengan syarat fee yang dijanjikan oleh pihak terlapor sebesar 40 persen kepada Irma. Di sisi lain, 60 persen diterima Hasanuddin sebagai pengelola bisnis.

“Kemudian itu berjalan dalam jangka waktu satu bulan kedepan, pada perjalanannya sampai dengan akhir Tahun 2016 diawal Desember apa yang dijanjikan malah tak kunjung diberikan, bahkan modal pelapor juga sampai terhambat,” papar Napitupulu kepada awak media, Kamis (12/8/2021) malam.

Pihaknya bahkan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Satreskrim Polresta Samarinda, dengan nomor surat: B/5209/VII/2021/Reskrim, pada 29 Juli 2021. Selain itu, SPDP juga telah dikirimkan penyidik Polresta Samarinda kepada Kejaksaan Negeri Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Enggan Dipimpin Anggkasa Jaya

Sementara itu masalah berbeda tengah dihadapi Ketua Komisi III DPRD Samarinda, delapan anggota Komisi III DPRD Samarinda sepakat untuk membuat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Angkasa Jaya saat ini, berdasarkan informasi sejak dua tahun belakangan kinerja komisi yang sesuai dengan tupoksi tidak berjalan maksimal dan bisa dikatakan vakum hampir tidak ada kegiatan bahkan rapat-rapat tidak ada inisiatif dari ketua komisi untuk menjadwalkan rapat.

BACA JUGA :  Rima Hartati Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Dorong Pemprov Kaltim Buat Aturan Turunannya
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Dari Fraksi Demokrat, Guntur

Tidak berfungsinya komisi III sebagaimana tupoksinya melatar belakangi mosi tidak percaya tersebut.

“Terus terang hampir tidak pernah kami mendapat jadwal rapat, kalau sudah teman-teman ribut baru ada rapat. Jadilah inisiasi kami buat mosi,” ucap anggota Komisi III, Guntur Kamis (12/8/2021)

“Tekad kami sudah bulat, tak ingin lagi pak Angkasa Jaya memimpin komisi III,” tambahnya.

Bahkan dengan tegas politisi asal Partai Demokrat tersebut menyebut jika saat ini Komisi III seolah hanya menjadi penonton dan jauh tertinggal dengan komisi lainnya yang lebih produktif. Terlebih saat hearing dengan unsur OPD belum lama ini.  Aksi boikot dilakukan termasuk rapat internal.

“Kami saat ini hanya mengakui wakil komisi dan sekretaris saja,” tegasnya.

Terpisah, Angkasa Jaya tak tinggal diam menghadapi gempuran pendukung mosi tidak percaya. Dirinya bahkan saat ini tengah mempersiapkan perlawanan hingga ke tingkat pusat.

Dirinya menilai pimpinan di Komisi tak hanya ia seorang, tapi ada wakil dan seketaris komisi Jika hanya menyasar dirinya sendirinya, evaluasi tersebut sangat tidak tepat. Ia pun bakal menggunakan pilihan terakhir untuk memperkarakan perbuatan para pendukung mosi ke ranah hukum.

“Itu namanya pembunuhan karakter. Kedudukan saya sebagai ketua komisi atas perintah partai, bukan pribadi. Kalau sudah begitu ada pasal tersendiri kan,” terangnya.

“Sebenarnya saya juga gak mau di komisi itu kalau begini, tapi karena saya petugas partai, maka saya patuhi,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa memilihnya adalah masyarakat, bukan para pendukung mosi.

“Yang menempatkan saya di komisi itu partai, bukan mereka. Kalau begini ini soal suka atau tidak suka aja yang dibumbui dengan evaluasi kerja menurut mereka,” pungkasnya.