SAMARINDA.apakabar.co- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Maswedi meminta pemerintah mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kota Tepian.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut disampaikan oleh Maswedi berdasarkan hasil reses yang baru-baru ini ia laksanakan. Aktivitas pertambangan ilegal itu sangat berdampak terhadap pertanian warga di kawasan Bayur, Betapus, hingga Lempake di Kecamatan Samarinda Utara.
“Masyarakat jadi gagal tanam. Setahun yang biasanya tiga kali, ini hanya menanam sekali,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (19/10/2022).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menjelaskan jika di Kaltim secara umum masih memasok beras dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan.
Atas kondisi itu, Maswedi lantas meminta Pemkot Samarinda memiliki sikap yang tegas. Termasuk melakukan penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan yang terdampak.
“Dampak tambang ilegal mengakibatkan air mengalir langsung menuju persawahan warga. Dari Bayur hingga ke Betapus, sampai Lempake,” ujarnya.
“Bahkan air bercampur lumpur. Sehingga tidak bagus masuk ke sawah,” sambungnya.
Maswedi berharap Pemkot Samarinda mampu mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang ilegal yang membuat rugi masyarakat.
“Dinas Pertanian bisa melakukan penyuluhan, bagaimana petani menanggulangi jika kondisi lahan tersebut begitu. Karena petani kita belum terlalu mengerti itu,” pungkasnya. (Adv)
