Merasa Dipersulit Dalam Proses IMTN, Masyarakat Pemilik Lahan Mengadu ke DPRD Kota Samarinda

oleh -4 views
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal

SAMARINDA.apakabar.co– Komisi I DPRD Kota Samarinda menerima kedatangan masyarakat yang mengadukan permasalahan tentang pengajuan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Yang mana pada kepemimpinan Wali Kota sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) terkait IMTN telah dikeluarkan dengan Nomor 6 Tahun 2019.

Namun selama perjalanannya pengajuan izin tersebut dirasa sangat tidak pro terhadap masyarakat. Seperti yang dialami Azhakardi pemilik tanah yang berlokasi di Rapak Indah Puri Kencana Kelurahan Lok Bahu. Dirinya mengadu kepada wakil rakyat kareana selama ini pihak kecamatan mempersulit proses IMTN nya.

Didampingi kuasa hukumnya, Suryati Ningsih dirinya mengadu kepada Komisi I DPRD Samarinda guna menyelesaikan permasalahan secepatnya, pada Kamis (02/09/2021).

Dalam pertemuan dengan Komisi I Suryati menjelaska jika kliennya merasa ditarik ulur oleh pihak Kecamatan terkait pengeluaran IMTN. Kliennya tersebut juga telah mengajukan permasalahan di meja hijau atau pengadilan hingga 4 kali.

BACA JUGA :  Tabrak Truk Parkir Dijalan Rapak Indah, Pria 36 Tahun Tewas Ditempat

“Kami sudah ke camat bersama para warga yang terlibat dan camat mengatakan tunggu eksekusi karena  belum pernah di eksekusi sebab masih pihak lain yang mengurus. Oleh karena itu kita bertanya, eksekusi seperti apa yang dimaksud, kan sudah ada putusan,” jelasnya.

Dalam kasus ini pihaknya juga sempat bersurat ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 1 Juli 2020. Pemerintah Kota (Pemkot)  pun juga menginstruksikan agar bisa diproses secepatnya permohonan tersebut. Namun, Camat Sungai Kunjang tetap meminta untuk menunggu.

“Ketika surat sudah sampai pada pihak kecamatan. Seharusnya kalau memang betul-betul diperhatikan tidak perlu terlalu di persulit,” ucapnya.

Ia juga mengakui bahwa klien nya telah melakukan pengajuan pada tahun 2020 dan hingga saat ini masih belum ada titik terang untuk keluarnya izin tersebut. Pihaknya hanya menginginkan agar proses perizinan ini tidak dipersulit hingga menghambat kerja pihaknya. Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal menerangkan, pihak kecamatan dan pihak terkait telah memberikan alasan keterlambatan pengeluaran IMTN pada saat hearing.

BACA JUGA :  Revisi Perda RTRW, Komisi III DPRD Samarinda On Proses

“Pertama ini karena Covid-19. Sehingga keterbatasan pihak kecamatan untuk melakukan pengurusan itu. Kedua, kebetulan surat asli dari pemohon itu kececer. Sehingga membutuhkan surat keterangan kepolisian untuk menjelaskan bahwa surat tersebut belum ditemukan,” terangnya pada media.

Permasalahan tersebut sudah terselesaikan. Prosesnya akan dilanjutkan dengan menunggu adanya surat keterangan dari kepolisian surat hak milik belum ditemukan dan benar bahwa hak milik Azhakardi.

“Karena mungkin selama ini ngurus itu seakan-akan terlambat, sehingga dengan adanya pertemuan ini warga minta garansi bahwa tidak ada lagi penolakan,” pungkasnya.