Sekretariat Golkar Samarinda Besok Harus Dikosongkan, Pemkot Sudah Beri Batas Waktu

oleh -39 views
Kantor Golkar Kota Samarinda di Jalan Dahlia

SAMARINDA.apakabar.co — Keputusan Pemerintah Kota  Samarinda sudah final untuk tetap melakukan pengosongan terhadap Sekretariat Partai Golkar Samarinda di Jalan Dahlia Komplek Balaikota Samarinda yang akan dilakukan besok, Jumat (20/8/2021).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun, usai menggelar rapat teknis terkait pengosongan kantor tersebut.

Ia mengatakan bahwa pada keputusan akhir hingga sampai sekarang pihaknya tidak menerima surat tentang memanfaatkan kesempatan untuk membeli hingga tanggal 19 Agustus 2021.

“Saya terima surat dari DPD II Partai Golkar, tadi malam saya terima untuk permintaan penangguhan pengosongan. Setelah berkoordinasi dan juga rapat dengan Sekda maka dengan sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya permohonan belum bisa kita penuhi,” ucapnya, Kamis (19/8/2021).

Lebih lanjut Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, Pemerintah Kota telah memberitahukan agar pengurus Partai Golkar Samarinda menyerahkan secara mandiri aset bangunan Pemkot tersebut yang saat ini masih digunakan.

Minggu lalu Pemkot telah mengingatkan kembali, sebelum tanggal 19 Agustus 2021 harus segera dilakukan pengosongan. Namun, pihak dari Partai Golkar mengirimkan surat yang diterima Wali Kota Samarinda untuk meminta penangguhan dan meminta waktu hingga selesai PPKM.

BACA JUGA :  Ciptakan Pemerintahan Bersih, Pemkot Samarinda Teken MoU Dengan Kejari Samarinda

“Kita gak tau kan PPKM kapan selesai,”sebutnya.

Diketahui saat ini Pemkot Samarinda masih membutuhkan kantor untuk aset. Karena kantor aset hingga saat ini masih sewa.

“Mohon maaf kepada kepada teman-teman Partai Golkar Samarinda, permintaan belum dapat kita penuhi, Besok Insya Allah hari Jumat akan dilakukan pengosongan secara persuasif”

Itulah pesan yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait rencana pengosongan Kantor DPD II Partai Golkar Samarinda yang terletak di jalan Dahlia.

“Tadi sudah kita balas bahwa aset itu kita butuhkan untuk keperluan dan kepentingan penempatan kantor OPD Pemkot Samarinda,” pungkasnya.

DPD Golkar Kaltim Diberi Waktu Hingga 31 Oktober 2021

Sementara untuk DPD Golkar Kaltim sikap tegas dari Pemkot Samarinda pun tidak dapat ditolak, meskipun opsi pembelian mengemuka saat Ketua Golkar Kaltim Rudi Mas’ud bertemu dengan Andi Harun beberapa waktu yang lalu di Kantor Balikota Samarinda.

BACA JUGA :  Pemkot Samarinda Akan Evaluasi Biaya Sewa Kafe di Kawasan Citra Niaga

“Permohonannya pun sudah kami penuhi kan. Ketua DPD datang kemarin, meminta opsi untuk diberi waktu beberapa bulan. Atas itikad baik tersebut, Pemkot sudah memberi waktu sejak saat itu, hingga 31 Oktober dengan tetap membuka opsi memiliki dengan cara membeli,” ucapnya.

“Saya sudah meminta mengirimkan surat ke DPD Golkar Kota Samarinda dan Kaltim apabila berminat membeli. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan, nanti untuk Kaltim batasnya tanggal 31 Oktober,” sebutnya.

Diakui AH jika sang pimpinan Golkar Kaltim Rudi Mas’ud dengan itikad baik menyetujuinya. Sesuai yang disampaikan Rudi jika permohonan penangguhan hanya pada DPD Kaltim saja.

“Kita sudah sampaikan bahwa sesuai dengan peringatan Ketua DPD Golkar Kaltim jika untuk tingkat II terserah Wali Kota jika sewaktu-waktu akan mengambil. Saya juga sudah ketemu lagi dengan Pak Rudi Mas’ud secara resmi dan face to face di anjungan dua hari setelah pertemuan resmi,” pungkasnya.