SAMARINDA.apakabar.co– Menjelang pergantian Tahun 2022 yang akan berganti dalan hitungan hari kedepan, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Timur menggelar pers rilis akhir tahun yang di gelar di Kantor BNP Kaltim, Rabu (29/12/2021) pagi.
Kepala BNP Kaltim, Brigjen Pol Wisnu Andayana kepada media mengatakan bahwa Kaltim kejahatan narkotika merupakan kejahatan extraordinary yang menjadi concern seluruh negara didunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi dari suatu negara.
“Terlebih saat ini dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang mempengaruhi semua system dan sendi kehidupan dan juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika,” ucapnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 BNNP Kaltim telah melakukan upaya demand reduction melalui upaya rehabilitasi baik medis maupun sosial dan berbagai kegiatan dalam mendukung upaya pelaksanaan rehabilitasi.
Tercatat sebanyak 371 orang/klien telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi (260 klien rehab rawat jalan dan 111 klien rehab rawat inap) dan 55 orang/klien yang melanjutkan ke program pascarehabiltasi.
“Dengan nilai ukuran kualitas hidup klien pasca rehab adalah (25 klien pulih dan produktif, 21 klien yang pulih dan tidak produktif, 2 klien tidak pulih dan produktif serta 4 klien yang tidak pulih dan tidak produktif). Serta 76 orang yang telah mendapat layanan SIL (Screning Intevensi Lapangan) Agen Pemulihan sebanyak 51 orang yang telah mendapat pelatihan dalam memfasilitasi klien yang telah menjalani rehabilitasi untuk mempertahankan pemulihannya,” sebutnya.
Dalam peredaran norkotika, diakui Wisnu memang terdapat pintu masuk melalui perbatasan negara maupun provinsi baik melalui jalur darat maupun laut.
“Bisa dikatakan jika di daerah Kaltim ini merupakan tempat persinggahan yang selanjutkan akan diedarkan di wilayah lain seperti Sulawesi,” ucapnya.
Selain itu, saat ini pihaknya juga sedang berupaya untuk mendapatkan anggaran tambahan dari pemerintah.
“BNN Indonesia Sedang berupaya melakukan penambahan anggaran di DPR RI. Untuk di Kaltim sendiri saat ini juga BNP juka meminta Tambahan anggaran dari Pemprov,” pungkasnya.
