Tanggapi Polemik Komisi III DPRD Kota Samarinda, Ketua Fraksi PDIP Sebut Angkasa Jaya Tidak Langgar Kode Etik

oleh -25 views
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda

SAMARINDA.apakabar.co– Semakin bergulirnya konflik internal di Komisi III DPRD Samarinda membuat posisi Ketua Komisi yang saat ini dibawah kendali Fraksi PDI-Perjuangan semakin terancam. Kondisi tersebut membuat Fraksi PDIP gerak cepat melakukan komunikasi politik.

Melalui Ahmad Vananzda selaku Ketua Fraksi PDIP Kota Samarinda menggelar pertemuan internal dengan anggota komisi III terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada Angkasa Jaya yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Samarinda.

Ditemui usai menggelar rapat, Ahmad Vananzda mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil rapat. Ia juga mengakui jika setalah pertemuan tersebut pihaknya akan segera membicarakan ke internal fraksi

“Saat ini saya belum bisa memberikan kesimpulan. Jadi belum banyak yang bisa sampaikan,” ungkapnya, Kamis (12/8/2021).

Dijelaskan Ahmad Vananzda pada dasarnya pihaknya akan tetap mengembalikan pada peraturan yang ada, karena memang di awal bahwa penempatan anggota Fraksi PDIP di Komisi III sesuai dengan aturan dan merupakan hasil dari kesepakatan.

“Yang jelas apapun yang sudah diputuskan kami boleh mengganti anggota fraksi kami sendiri dan digantikan dengan fraksi lain itu jelas tidak bisa,” ujarnya.

“Jadi kami tegas bahwa PDI Perjuangan kalaupun ada pergantian itu ditentukan oleh fraksi kami sendiri. Tapi kalau atas permintaan fraksi lain itu tidak bisa,” tegasnya.

BACA JUGA :  Anggota DPRD Kaltim Duduk Bersama Dengan Mahasiswa Aksi Penolakan Omnibus Law di Depan Gedung Dewan

Saat ini seperti yang disampaikan Ahmad Vananza bahwa pihak dari Fraksi PDIP masih berkoordinasi dengan Komisi III dan dibicarakan dengan baik-baik. Menurutnya ada masalah miskomunikasi dan tidak ada permasalahan yang lain.

“Semua ini juga kita lihat dalam aturan tata tertib di dewan. Kalau kita lihat pasal secara  khusus soal ini juga tidak ada. Komisi ini kan berdasarkan kesepakatan. Kalau misalkan itu terjadi kita khawatir justru di komisi yang lain nanti ada perubahan.

“Pak jaya itu tidak melakukan pelanggaran etika, maupun pelanggaran lainnya, sekali lagi ini hanya soal komunikasi. Jadi dari Fraksi gak mungkin kasih dia sanksi,” jelasnya.

Komisi III Tunggu Sikap PDIP

Komisi III DPRD Kota Samarinda sejauh ini masih menunggu sikap dari Fraksi PDIP terkait polemik internal di komisi. Hal tersebut diakui Samri Syahputra, ia mengatakan bahwa Fraksi PDIP berinisiatif bertemu anggota Komisi III untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Hingga saat ini pergantian yang diminta anggota Komisi III masih menunggu keputusan final dari Fraksi PDIP terkait sikap selanjutnya.

BACA JUGA :  Satu Meja Dengan BWS Kalimantan IV dan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda Bahas Masterplan Penanganan Banjir
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda,Samri Syahputra

“Kalau di Komisi III sudah final menyampaikan untuk meminta pergantian personel,” sebutnya, Kamis (12/8/2021).

Dijelaskan Samri bahwa pihaknya masih belum mendengar pernyataan resmi dari fraksi PDIP. Ia menyampaikan juga bahwa dari PDIP berjanji akan rapat internal fraksi dan Komisi III akan menunggu hasilnya keputusan fraksi PDIP tersebut.

“Saya belum bisa berkomentar terkait opsi pergantian dari anggota fraksi PDIP, nanti teman-teman akan berkumpul kembali untuk menyatakan sikapnya setelah menerima jawaban di PDIP,” ucapnya.

Dijelaskan nya kembali bahwa dalam tatib memang ada, artinya ruang yang akan mengakomodir untuk permasalahan ini. Akan tetapi maksud dari pertemuan yang digelar berbicara secara kekeluargaan, artinya kalau kemudian ini tidak diakomodir khawatir akan ada langkah-langkah yang merugikan dari PDIP itu sendiri.

“Yang jelas teman-teman di Komisi III ini masih memberikan ruang dan kesempatan pada PDIP untuk memimpin di Komisi III ini. Tapi teman-teman hanya meminta pergantian pesonel saja,” sebutnya.

“Bisa saja kedepannya PDIP akan tinggal, karena di dalam tatib disebutkan bahwa pimpinan komisi dipilih oleh anggota Komisi,” pungkasnya.