APAKABAR.CO-SAMARINDA. Penangan Covid-19 menjadi isu yang stategis bagi kesemua pasangan calon (paslon) pada bebat kandidat paslon Walikota Samarinda pada, Minggu (18/10/2020) di Hotel Marcure Samarinda.
Sebelumnya, masing-masing calon menyampaikan visi/misi, lalu dilanjutkan dengan memilih amplop berisi pertanyaan tentang Covid-19 dan kesehatan yang telah disusun oleh tim penyusun dan perumus KPU Kota Samarinda. Masing-masing calon diberi kesempatan menjawab selama 120 detik.
Kesempatan pertama diberikan pada paslon nomor urut tiga yaitu Zairin Zain, ia memilih amplop A dari tiga amplop yang disiapkan moderator. Isi pertanyaan tersebut adalah pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, kasus di samarinda meningkat tajam dan zona merah. Tingkat kematian terbesar setelah Balikpapan. Langkah apa yang akan dilakukan untuk penanganan wabah Covid-19 tersebut dan berapa lama waktu yg dibutuhkan.
Dari pertanyaan itu Zairin menjawab bahwa semua orang menurutnya bisa terkena Covid-19, tergantung imunitas tubuh masing-masing.
“Dalam penanganan Covid-19 untuk dana kesehatan sebanyak 10 persen. Tidak bisa hanya dari pemerintah, bisa dari dana dana CSR, dana dari perusahaan tergantung masyarakat. Kita bisa dideteksi bisa diswab agar terbebas dari covid. 1 juta untuk swab itu bisa dilakukan untuk mereka beli makanan. Karena mereka sangat membutuhkan serta penambahan fasilitas ruangan isolasi,” ucapnya.
Terkait jawaban dari paslon nomor urut tiga moderator meminta tanggapan dari paslon nomor urut dua yaitu Andi Harun, dalam tanggapan nya Andi Harun menilai jika sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) den mendagri di awal bahwa ada program refocusing. APBD di Kaltim dipotong sampe 10 persen. Ini bukan soal biaya. Harus ada strategi.
“Tak hanya masalah biaya namun juga strategi yang dibutuhkan yaitu Samarinda Sehat dan Samarinda Pulih. Kita ingin bicara tidak hanya soal dana. Tapi ada langkah konkret terukur. Bagaimana infrastruktur, program tracking relasi hubungan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid Tidak ada yg bisa didahulukan. Harus berjalan paralel,” jelasnya.
Untuk amplop pertanyaan selanjutnya, giliran Andi Harun yang membacakan pertanyaan kepada paslon yang lain sekaligus memberikan tanggapan atas pertanyaan yang ia bacakan. Adapun pertanyaan tersebut adalah Infrastruktur dan sistem kesehatan tidak siap menghadapi covid. Sejauh ini Samarinda hanya punya rumah sakit daerah tipe C. Ke depan tidak memungkinkan ada wabah serupa. Kebijakan apa yg akan anda lakukan untuk menghadapi infrstruktur dan sistem kesehatan itu.
Dengan waktu yang terbatas, Andi Harun langsung memberikan jawab atas pertanyaan yang ia bacakan tersebut. Menurutnya tugas pemimpin harus memperhitungkan semua risiko. Ada fakta dan realitas kalau RS sangat terbatas dan infrastruktur kesehatan. Tapi program penanganan covid tidak boleh berhenti.
“Kita akan manfaatkan fasilitas publik. Ada wisma atlet, hotel penginapan. Lebih dari itu kita akan lakukan sinergi dan komunikasi forum pimpinan daerah. Di tingkat provinsi, TNI, Polri mereka punya sarana yg bisa disinergikan bersama. Pemda tidak bisa sendiri. Unsur swasta dan masyarakat juga harus bisa terukur,” sebutnya.
“Negara sedang butuh kita. Negara membutuhkan tanggung jawab kita semua. Semua harus berbarengan melakukan upaya yang sangat masif dan siapkan infrastruktur kesehatan,” tambahnya.
Sesuai tata tertib debat, pertanyaan yang dibacakan paslon akan ditanggapai oleh paslon yang lain, pertanyaan tersebut kantas ditanggapi kembali oleh Zairin, dengan waktu yang singkat paslon nomor urut tiga tersebut dengan jelas menanggapi. Ia menilai bahwa jika dilihat penanganan covid ada jangka pendeek dan panjang. Kita belum ketahui sampai kapan berlangsung. Ada prioritas utama dalam penanganan covid untuk jangka pendek. Semua rumah sakit kedodoran, bahkan sudah menggunakan wisma atlet dan beberapa hotel seperti di pusat.
“Pemerintah tidak harus berpangku tangan seperti ini. Harus ada program terobosan. Mulai fasilitas kesehatan atau infrastruktur. Tapi kalau menurut ktia, dua-duanya harus dilakukan dalam jangka panjang dan pendek. Kalau tidak ada nanti kita kewalahan dan kesihan masyarakat kalau tidak mendapat fasilitas yg ada. Itu yang perlu kita pikirkan karena belum kita semua belum tau kapan covid akan berakhir,” ucap Zairin menjelaskan.
Selnjutnya giliran paslon nomor urut satu yang memberikan tanggapan. Calon Walikota petahana tersebut menjawab bahwa menghadapi covid perlu ada kebersamaan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat. Kalau tidak ada itu tentu tidak akan berhasil. Tapi, pemerintah harus tetap jadi leader dan mengambil peran yg lebih besar. Sebab keputusan ada di pemerintah. Pemerintah jangan gampang menghindar dari tanggung jawab.
“Semua elemen merasa terganggu kita tidak ingin ini berkepanjangan. Jadi, infrastruktur harus disiapkan dan dalam jangka panjang, sebab kita tidak pernah tau wabah apa lagi yg akan datang. Jadi kalau infrastruktur siap, kita bisa hadapi itu. Sehingga kita tidak meminjam dan tidak panik jika infrastruktur sudah siap. Insyaallah kita terus bersama-sama dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah,” tegasnya.
Barkati paslon nomor urut satu mendapat giliran yang terakhir membacakan pertanyaan dari amplop yang masih tersegel. Dalam pertanyaan yang ia bacakan sesuai Pasal 71 Ayat 2 UU nomor 36 tentang kesehatan mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran minimal 10 persen pada APBD, lantas apa komitmen dan strategi untuk memenuhi kewajiban itu. Mengingat saat ini Samarinda diprediksi kemungkinan akan defisit anggaran karena covid 19.
Pertanyaan tersebut langsung ditanggapai oleh dirinya, ia mengatakan bahwa jika bicara masalah anggaran pagi akan mengarah kepermasalahan uang. Terlebih jika berbicara masalah program pasti tak terlepas dari masalah uang pula. Ia mengegaskan jika kita melanggar aturan pasti bermasalah. Untuk itu ia menyakinkan bahwa akan selalu bekerja sesuai aturan dan berkomitmen untuk tidak melanggar aturan karena aturan yang dibuat itu sebagai pedoman dalam pekerjaan. Sehingga, kita tidak bermasalah dalam perjalanannya.
“Kami yakin, aturan itu dibuat untuk masyarakat dan pelaksanaan oleh pemerintah. Kalau aturan harus 10 persen ya tidak mungkin dikurangi. Apalagi itu Undang-undang, Kalau dilanggar jadi masalah. Insyaallah komitmen kita akan ikuti aturan yang udah dibuat, keseimbangan antara kita sebagai pengelola keuangan dengan masyarakat,” terangnya.
Andi Harun yang mendapat kesemptan kedua menanggapai pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa sudah tepat jika kita harus mengalokasikan anggaran sesuai tuntutan UU tersebut sebesar 10 persen. Tapi ia menyakini di tahun 2021, anggaran APBD alokasi di bidang kesehatan dipastikan melebihi 10 persen. Tidak hanya Dinkes tapi instansi lain juga harus punya program yg bermuara pada covid dan pemulihan ekonomi dalam masa relaksasi dan pasca covid.
“Saya dapat info dari pimpinan DPRD bahawa APBD bahwa 80 miliar rupiah dicadangkan. Ini mengartikan besarnya anggaran kita akan lakukan lompatan kalau dianggap perlu, sampai ideal menurut UU. Kita akan konsentrasi ke sana,” tuturnya.
Terakhir jawaban tanggapan dari paslon nomor urut tiga, ia menilai bahwa mengetahui persis bahwa UU sudah menyatakan kegiatan soal kesehatan dengan dana APBD. Itu tidak bisa diganggu, walupun ada defisit anggaran itu tidak bisa dikurangi. Sektor kesehatan adalah sektor unggulan, 10 persen itu akan ditambah dan harus.
“Kita tidak siap program, anggaran gak siap. Kita rencanakan kegiatan yang bisa manfaatkan dana itu. Jangan sampe dana 10 persen tapi ga dimanfaatkan. Itu diatur di UU agar tidak diganggu gugat soal kesehatan. Kalo perlu itu ditambah karena ada covid,” pungkasnya mengakhiri segment pertama debat kandidat.
