SAMARINDA.apakabar.co- Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda bisa menghubungi kementerian terkait untuk membahas segala permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, salah satunya dengan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Persoalan sistem zonasi melalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlaku sejak tahun 2017 lalu menjadi salah satu yang hingga kini masih menjadi permasalahan dan keluhan sebagian banyak orang tua siswa.
“Tidak semua wilayah di Samarinda ini ada fasilitas pendidikan. Jadi siswa yang mendaftar, meskipun dari segi zona masih masuk, tapi kemudian terbentur lagi pada peraturan kuota,” terangnya.
Konsultasi yang harus dilakukan Disdikbud Samarinda salah satunya untuk mengkoordinasikan pembangunan gedung-gedung sekolah baru, untuk menjamin seluruh anak di Samarinda bisa mendapatkan hak mereka tanpa perlu merasa kesulitan.
Bahkan dirinya menyadari jika kemampuan anggaran Kota Samarinda terbilang terbatas, jika hendak difokuskan untuk pembangunan gedung sekolah. Walaupun selama ini, pihaknya dan Pemkot Samarinda sudah menjalankan amanat Undang Undang untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total APBD Samarinda. Namun, jika harus menghitung nominalnya, Deni yakin angka yang ada pun tetap tidak mampu untuk mengoptimalkan pembangunan sekolah-sekolah baru dalam satu tahun anggaran.
“Jadi harapannya dari (pemerintah) pusat bisa memberi solusi, supaya kita dapat bantuan dari Kementerian untuk pembangunan gedung di lokasi-lokasi yang tidak ter-cover sekolah,” harapnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menili bahwa pembangunan sekolah di Kota Tepian masih belum merata. Sehingga adalah hal yang wajar jika banyak masyarakat yang mengajukan keluhan, terutama menjelang masuknya tahun ajaran baru. (Adv)
