SAMARINDA.apakabar.co– Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus aksi pungutan liar Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan Senin (4/10/2021). Pelaku merupakan lurah setempat.
Kasus tersebut mendapat perhatian dari Seketaris Komisi I DPRD Kota Samarinda. Kepada media dirinya mengatakan sangat menyayangkan menyayangkan tindakan pungli oknum tidak bertanggung jawab tersebut.
Sebab sejatinya, Program PTSL yang digalangkan Presiden Joko Widodo pada 2018 yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan hak sertifikasi tanah justru dimanfaatkan mencari keuntungan pribadi.
“Sebenarnya dalam aturan PTSL itu ada pembayaran, tapi maksimalnya cuman Rp250 ribu. Jadi kalau ada patokan lebih dari ketentuan jelas itu pungli. Dan apapun bentuknya, yang namanya pungli itu jelas menyalahi aturan yang ada,” ucapnya, Sabtu (7/10/2021).
“Apalagi pihak kepolisian (Polresta Samarinda) kemarin sudah ada melakukan penangkapan. Dan itu wajar untuk ditindak, karena jelas menyalahi aturan,” lanjutnya.
Meski begitu, dirinya belum mengetahui secara detail bagai mana pengungkapan dan motif kasus tersebut.
“Kami juga saat ini masih mencari tahu detailnya seperti apa. Apakah inisiatif lurah memanfaatkan ketidaktahuan warga atau bagaimana,” katanya.
Dirinya menyarankan agar pihak terkait seperti Pemkot Samarinda lebih keras menyampaikan informasi aturan PTSL agar kasus serupa tidak kembali terulang di wilayah lain Kota Tepian.
“Ya penyampaian informasinya itu kedepan harus lebih ditingkatkan, agar masyarakat mengetahuinya secara jelas. Kalau untuk pemeriksaan internal ya kita semua percayakan ke BPK karena tupoksinya,” imbuhnya.
Tak hanya sekedar berkomentar, Parno juga akan mengajak para legislatif lain untuk turun ke wilayah masing-masing untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat agar aksi pungli lainnya mampu dihalau.
“Kedepan nantinya kita juga akan komunikasi ke ketua dulu. Untuk koordinasi kedepan dengan pemkot seperti apa menindaklanjutinya. Karena bagaimana pun ini (pungli PTSL) pasti merusak citra pejabat publik di masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
