SAMARINDA.apakabar.co– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendukung penuh langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III, Angkasa Jaya Djoerani. Dirinya mengatakan bahwa keberanian Pemkot Samarinda dalam hal ini melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda untuk menegakkan aturan merupakan hal yang patut diapresiasi.
Menurutnya, tindakan ini merupakan budaya baru yang tentunya memiliki dasar hukum sesuai peraturan yang berlaku.
“Sebenarnya ini yang kita harapkan. Ini kan ada budaya baru di pemerintahan yang baru,” ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (2/6/2022).
Politisi PDIP tersebut menilai bahwa selama ini ada kesan pembiaran terhadap pelanggar aturan. Khususnya mengenai kawasan yang dilarang untuk dijadikan kawasan dagang. Dan ini membuat peraturan pemerintah menjadi tidak berjalan dengan semestinya.
“Kan jadi kesan pembiaran, sementara banyak perda-perda kita yang tidak berjalan semestinya dan jadi mandul,” ucapnya.
“Banyak kebijakan pemerintah yang kurang tegas. Kita semangat membuat Perda, tapi ujung-ujungnya tidak bisa dieksekusi dengan baik karena berbagai alasan,” sambungnya.
Dirinya kembali menilai jika sebelumnya banyak bersinggungan dengan kepentingan politik.
Namun tak dipungkiri, semangat Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengubah wajah Kota Samarinda menjadi lebih baik membuat kendala tersebut dapat diselesaikan tanpa tebang pilih.
“Tapi kali ini kita melihat ada satu budaya baru sidak di mana pun. Tidak memandang tempatnya di mana. Tidak tebang pilih tapi hajar terus Pada dasarnya saya mendukung bagaimana pun juga aturan harus ditengakkan,” pungkasnya.
