apakabar.co — SAMARINDA – Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berupaya melakukan penertiban terkait aset pemkot berupa kendaraan dinas yang digunakan pejabat purna tugas.
Hal ini pun diapresiasi langsung oleh komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal. Ia mengungkapkan bahwa pengamanan ini sudah seharusnya dilakukan oleh Pemkot Samarinda untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Kalau tidak ditindaklanjuti ini akan menghambat kinerja dinas karena mereka tidak memiliki kendaraan dinas,” ungkap Joha sapaan karibnya. Kamis (13/4/2023).
Joha juga menyebutkan ada sekita 15 kendaraan dinas yang telah akan ditarik oleh pihak BPKAD kota Samarinda di tahun 2023.
“Tapi ada sudah para pejabat yang tepat waktu mengembalikan mobil dinas. Salah satunya mantan camat Samarinda Ulu (Muhammad Fahmi),” sebutnya.
Untuk itu, politisi dari fraksi Nasdem itu menambahkan pihaknya akan mengatur jadwal untuk melaksanakan hearing bersama BPKAD dalam mengetahui jumlah aset pemerintah yang hingga saat ini dipegang oleh para pensiunan. (Adv)
