SAMARINDA, apakabar.co – Ribuan siswa telah silih berganti menempuh pendidikan di SMP Negeri 24 Samarinda, namun persoalan banjir masih terus menghantui sekolah tersebut.
Meski telah menjadi perhatian pemerintah selama lebih dari satu dekade, solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut hingga kini belum juga terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengakui bahwa kondisi SMPN 24 telah menjadi perhatian sejak lama, bahkan jauh sebelum dirinya duduk sebagai anggota legislatif.
Bahkan, berbagai usulan penanganan telah diajukan sejak era kepemimpinan Walikota Samarinda, Syaharie Ja’ang, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang nyata.
“Kawasan Bukit Pinang itu kan selalu banjir sejak dulu, maka kita sudah usulkan sejak lama dan selalu kita perbaharui usulan itu,” Ungkap Sri Puji Astuti kepada awak media. Jumat (22/6/2026).
Lebih lanjut, Puji sapaan karibnya menilai di masa pemerintahan Syaharie Ja’ang, sempat muncul rencana untuk merelokasi SMPN 24 ke kawasan bekas Terminal Bukit Pinang sebagai solusi jangka panjang.
Namun rencana tersebut urung dilaksanakan setelah mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Pasalnya, warga menilai relokasi tersebut tidak diperlukan karena telah terdapat sekolah lain di kawasan tersebut, serta dikhawatirkan membuat jarak tempuh siswa menjadi lebih jauh.
Puji menjelaskan usai opsi relokasi batal, pemerintah kemudian merancang skema peninggian bangunan sekolah agar terbebas dari genangan banjir. Bahkan proposal pembangunan telah masuk ke DPRD sejak 2014 dan Detail Engineering Design (DED) juga telah disusun. Namun proyek tersebut terkendala persoalan pendanaan yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar.
“Tahun 2014 lalu sudah ada proposal masuk ke DPRD Samarinda. Pak Ja’ang waktu itu juga sempat menjanjikan sekolah akan ditinggikan, tetapi terkendala anggaran karena saat itu pemerintah kota masih fokus menyelesaikan kewajiban keuangan daerah,” Jelasnya.
Puji juga menyebutkan komisi IV DPRD Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sempat berupaya mencari dukungan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun usulan tersebut tidak terealisasi.
Kendati demikian, politisi dari partai Demokrat itu berkomitmen akan terus mendorong agar penanganan SMPN 24 masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
“Kami selalu mendorong agar SMPN 24 menjadi prioritas karena ini menyangkut kenyamanan proses belajar mengajar. Namun saat ini memang terkendala kemampuan anggaran daerah setelah adanya pemotongan dari pemerintah pusat,” Tutup Puji. (ADV)
