SAMARINDA.apakabar.co– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap titik parkir ilegal dan dianggap melanggar aturan yang berlokasi tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Ketertiban Dishub Kota Samarinda, M. Suryanto kepada media mengatakan bahwa memang saat ini terpantau kembali terjadi parkir liar kawasan Tepian Mahakam. Dirinya juga mengakui jika di kawasan itu sudah disterilisasi. Tapi itu semua bermula karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan diluar dari pada yang sudah di akomodir oleh Pemkot Samarinda.
PKL yang telah diakomodir hanya diperbolehkan berjualan hingga jam 10 malam saja, namun PKL yang tidak terakomodir tersebut beroperasinya diatas jam 10 malam. Lantas karena adanya keberadaan PKL itu maka dengan sendirinya para juru parkir (jukir) liar itu juga ikut hadir.
“Sehingga terkesan seolah-olah ada pembenaran bahwa di lokasi tersebut diperbolehkan untuk berjualan padahal hal itu sudah dilarang untuk berjualan di atas jam 10 malam termasuk para jukir nya,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (14/3/2022).
Disebutkan oleh Suryanto, bahwa pihaknya saat ini telah mendapatkan informasi dan mengetahui oknum yang sering menjadi jukir di lokasi tersebut yakni berjumlah tiga orang.
“Beberapa malam kemarin telah kita tertibkan namun para jukir liar itu tidak ada karena tau keberadaan petugas,” sebutnya.
“Kita juga sedang mengupayakan untuk berkomunikasi dengan para jukir jika itu adalah daerah larangan,” sambungnya.
Terkait para jukir yang ada saat ini, disebutkan nya jika Dishub Samarinda telah melakukan pembinaan terhadap jukir dan menerapkan sentralisasi parkir di Jalan Gunung Semeru dan Jalan Gunung Merapi dengan tertib.
“Kita pegang koordinatornya, yang berjumlah 2 orang untuk masing-masing tempat. Bahakan mereka menganggap hadirnya para jukir liar itu mengganggu kesepakatan dengan Pemkot Samarinda untuk tidak parkir di sepanjang jalur Tepian Mahakam,” ujarnya.
Diluar dari lokasi yang telah disepakati yakni di Jalan Merapi dan Merbabu pihak jukir yang telah di bina oleh pemerintah tentu membuat para kelompok parkir itu merasa terganggu karena tidak sesuai dengan kesepakatan.
“Dibawah perintah Kepala Dinas (Kadis) kami akan melakukan pengamanan, jangan sampai hal itu kembali terulang. Kedepannya pihak Dishub akan memperketat pengamanan dan penjagaan dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait yakni Satpol PP dan Dinas Persagangan untuk mengantisipasi agar tidak ada penambahan PKL lagi di lokasi yang sama,” pungkasnya. (Adv)
