APAKABAR.CO -Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di era baru kepemimpinan Walikota Andi Harun langsung bergerak cepat dengan mengedepankan program 100 hari kerja.
Salah satunya adalah fasilitas publik, khususnya permasalahan air bersih yang sejatinya merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Terkait hal tersebut, Pemkot Samarinda melakukan pertemuan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, Selasa (2/3/2021) di Gedung Balai Kota, Samarinda.
Ditemui media usai menggelar rapat, Andi Harun menjelaskan jika jajaran Perumdam melaporkan pada dirinya secara umum perkembangan Perumdam Tirta Kencana, termasuk menyampaikan daerah mana saja yang terkendala dan daerah mana saja yang bergilir.
Lalu, beberapa masalah atas kerjasama yang timbul dari pihak ketiga serta kegiatan pembangunan IPA yang akan di masukan dalam pembangunan program 100 hari kerja.
“Saya menyampikan terimakasih atas inisiatif mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi serta melaporkan kondisi kinerja, keuangan dan yang lainnya,” ucapnya.
Namun, AH sapaan akrabnya menilai jika laporan yang disampaikan pada saat pertemuan dengan jajaran Perumda tidak komprehensif. Sehingga Pemkot Samarinda meminta kepada jajaran Perumdam untuk mempersiapkan semua hal yang berkaitan terhadap upaya pelayanan air bersih.
“Diantaranya permasalahan masih adanya wilayah kita yang masih belum teraliri, terus masalah apa yang menyebabkan masih adanya daerah yang masih bergilir. Kalau itu menyangkut tentang teknis dan kita butuh investasi kira-kira butuh berapa banyak,” sebutnya.
Mewakili masyarakat Kota Samarinda, Andi Harun menyebut jika dirinya juga mempertanyakan mengapa air di Samarinda masih keruh. Kemudian dirinya juga meminta gambaran bagaimana tata cara pengelolaan internal yang good goverment yang benar-benar prima.
“Saya akan panggil meraka kembali untuk persentasi, setelah mereka mempersiapkan itu semua. Termasuk kejelasan berapa pembangunan kegiatan IPA yang sempat mangkrak yang berhenti kerjasamanya dengan pihak ketiga,” tegasnya.
Dari hasil pertemuan itu, diakui AH jika Perumdam saat ini berada diposisi dilematis, mau memperbaiki kualitas dengan resiko kapasitas produksi tidak bertambah dan akibatnya layanan sambungan pada masyarakat yang sekarang bermohon tidak dapat dilayani.
“Yang pasti saya belum merespon balik, kita beri kesempatan. Yang paling penting kita sepakat memberi arahan bahwa Perumda khususnya Dewan Pengawas (Dewas) yang mewakili Pemkot disana untuk mengintegrasikan dan melanjutkan arahan saya kepada PDAM sampai pada waktunya untuk saya panggil kembali,” pungkasnya.
