apakabar.co — SAMARINDA – Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah merumuskan strategi untuk pengendalian inflasi di kota tepian dengan menggelar high level meeting bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim dan Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda.
Rapat yang dilaksanakan di gedung balai kota (Balkot) Samarinda, pada hari Kamis (2/2/2023) dipimpin langsung oleh Walikota Samarinda, Andi Harun, yang didampingi plt Asisten II Sekretariat Kota Samarinda Abdullah dan Kepala Inspektorat Mas Andi Suprianto. Dan dihadiri Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim Mirnayanti.
Wali Kota Andi Harun mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi daerah.
Andi Harun pun tak menampik bahwa Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting (Baponting) di Kota Samarinda kebanyakan didatangkan dari luar daerah, hal itulah yang membuat pemerintah sedikit kerepotan dalam mengendalikan inflasi daerah. Oleh karena itu ada beberapa rumusan yang ia sampaikan dalam mengendalikan inflasi di Samarinda.
“Diantaranya saya minta bagian kerjasama dan dinas perdagangan agar kembali mengoptimalisasikan tindak lanjut kerjasama kita dengan Pemerintah daerah lain terkait pengadaan kebutuhan pangan, tolong di update perkembangannya, karena langkah ini untuk menjaga stok dan stabilitas harga di kota Samarinda,” ungkap Andi Harun.
Selain itu, orang nomor satu di Kota Samarinda itu meminta kepada Dinas Ketahanan pangan bisa aktif menggelar operasi pasar murah di setiap Kecamatan dan Kelurahan dalam satu bulan ini.
“Sambil pemerintah menawarkan skema kerjasama seperti apa kepada mereka untuk menjamin persediaan beras aman di Samarinda dengan juga melibatkan Bulog,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda Rusmawati menambahkan bahwa Inflasi di Samarinda hingga Januari 2023 mencapai 0,44 persen. Nilai ini memang sedikit diatas Kaltim yaitu 0,43 persen.
“Sebenarnya stok beras ini masih aman aja dipasaran, tapi memang ada sedikit kenaikan. Mungkin Pemkot bisa melakukan sidak ke pasar tradisional untuk melakukan pengecekan ke pedagang kenapa mereka mulai menaikkan harga sementara stoknya cukup,” tambah Rusmawati.
Selain itu, Rusmawati memaparkan bahwa ikan layang sendiri mengalami kenaikan harga hingga 8 persen. Hal itu lantaran pengaruh cuaca yang tidak menentu sehingga para nelayan berpikir untuk melakukan penangkapan ikan.
Tak hanya itu, Rusmawati menjelaskan angka kemiskinan di Samarinda justru menurun di tahun 2022 kemarin ketimbang tahun 2021. Dimana data persentase dari BPS di tahun 2022 berada pada angka 4,22 persen sedangkan di tahun 2021 pada angka 4,99 persen.
“Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Samarinda sejak 2021 mengalami peningkatan ketimbang 2019 yang justru menurun,” tandasnya. (Adv)
