SAMARIND.apakabar.co- Langkah cepat diambil oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terkait antisipasi kasus gagal ginjal akut pada anak dengan menggelar Hearing bersama Dinas Kesehatan pada, Jumat (28/10/2022) kemarin.
Sri Puji Astuti selaku Ketua Komisi IV DPRD Samarinda saat dikonfrimasi terkait hasil hearing itu mengatakan bahwa pertemuan pihaknya dengan Dinkes Samarinda merupakan langkah koordinasi DPRD dengan Pemkot Samarinda. Untuk mengambil suatu kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Samarinda.
“Hanya koordinasi dengan Dinkes Samarinda, yang selanjutnya membangun komunikasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), organisasi profesi kesehatan seperti ikatan dokter indonesia (IDI), apoteker dalam rangka antisipasi pencegahan kasus ini di Samarinda,” ungkapnya, Senin (31/10/2022).
Dengan mengacu pada Politisi Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan terkait penarikan obat sirup di apotek dan toko obat di masyarakat, pihaknya juga meminta Pemkot Samarinda, untuk terus waspada dan sigap dalam hal mengatasi kekhawatiran warga terhadap kasus tersebut.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga menyampaikan jika Dinkes Samarinda perlu meningkatkan edukasi kategori obat sirup yang dilarang edar kepada seluruh apotek dan toko obat yang ada di Samarinda dan yang belum terpantau.
“Dinkes harusnya memberikan edukasi dan informasi ke setiap apotek dan menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terkait obat sirup yang dilarang oleh Kemenkes melalhibsurat edaran,” ucapnya.
Sementara itu, secara singkat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda, Siti Nuriatuszahra, mengatakan sekarang pihaknya sedang mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kebijakan dalam rangka upaya pencegahan kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Tepian.“Segera kami akan meningkatkan koordinasi dengan jejaring dinas kesehatan, seperti puskesmas, organisasi profesi kesehatan, qaqqapotek dan toko obat,” pungkasnya. (Adv)
