SAMARINDA.apakabar.co– Para pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki stand di Mahakam Riverside Market (Marimar) menemui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Selasa (9/2/2022) kemarin.
Anggota Komisi II, Abdul Rofik dikonfirmasi terkait kedatangan pelaku UMKM tersebut mengatakan jika mereka meminta perlindungan kepada pihaknya karena mereka mengakui jika posisi UMKM tidak ingin masuk dalam tatanan konflik pemerintah dan pengelola MLG.
“Mereka mengatakan jika tidak ingin terlibat silang pendapat antara pemerintah dan pihak pengelola. Pada intinya mereka hanya ingin berusaha,” ucapnya saat dikonformasi, Kamis (10/2/2022).
Rofik menjelaskan jika para pelaku usaha di Marimar hanya ingin dibina, siapapun pengelolanya baik pengelola yang saat ini maupun nanti yang akan diputuskan oleh Pemkot Samarinda. Pasalnya sesuai dengan komitmen dari Pemkot akan menciptakan 10 ribu pelaku usaha baru.
Sejuah ini legislatif merespons positif apa yang disampikan oleh pelaku UMKM saat mengadu kepada anggota dewan. Artinya siapapun itu yang diinstruksikan oleh pemerintah maka harus dijalankan.
“Karena telah diputuskan jika pemerintah telah masuk, maka dari segi keamanan juga pemerintah harus hadir,” sebutnya.
“Misalnya Satpol PP, termasuk diantarnya koperasi, bagaimana mereka membina dan lain sebagainya,” sambungnya.
Dijelaskan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bahwa dalam ini dewan hanya menjadi penengah, namum tetap memberikan rekomendasi. Jika memang terjadi pelanggaran dalam kerjasama perjanjian kontrak maka sudah seharusnya dievaluasi.
“Legislatif ini ditangah-tengah, kami ini tidak mau pemerintah dirugikan begitu juga pengusaha tidak mau kita rugikan. Karena bagaimana pun tanpa ada pengusaha kota ini akan mati, tapi begitu juga pengusaha tanpa ada pemerintah ya tidak bisa hidup. Tidak ada ketenangan, kemanan dan lain lain,” pungkasnya. (Adv)
