apakabar.co — SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menyoroti banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah lolos namun masih berstatus tanpa penempatan.
Pasalnya, ia menilai seharusnya PPPK yang telah lolos haruslah segera mendapatkan status penempatan di Pemerintahan.
“Berbicara masalah nilai kemudian beberapa kelengkapan yang lain, sebagian besar telah banyak pegawai yang lulus tes dan berhak beroleh status PPPK. Tetapi ternyata ketika sudah di sampaikan oleh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pusat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ternyata dengan status TP sehingga sampai saat ini statusnya tidak jelas masih honor,” ungkap Salehudin kepada awak media. Selasa (21/3/2023).
Selain itu, Salehuddin menyebutkan bahwa ada 567 guru tenaga pendidikan PPPK sekolah negeri yang telah lolos namun tidak memiliki penempatan.
“Itu baru sekolah negeri belum swasta dan SMK. Nah kemungkinan ribuan,” bebernya.
Politisi dari fraksi Golkar itu menambahkan bahwa DPRD Kaltim memang perlu untuk melakukan pengajuan kembali PPPK yang lolos dengan status TO kepada Pemprov Kaltim dengan pertimbangan Disdikbud Kaltim. Guna melakukan mapping pemetaan kepada guru.
“Kenapa kita sampaikan demikian karena dari GTK menyampaikan dari 2023-2025 bahwa itu akan terjadi pensiun besar besaran di posisi guru tenaga pendidikan, pun demikian di kaltim. Mungkin saya nilai hampir 30-40 persen guru dan tenaga pendidikan di kaltim ini akan mengalami pensiun,” Pungkasnya. (Adv)
