apakabar.co — SAMARINDA – Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengadu kepada pemerintah pusat, atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2022 terkait tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu).
Hal ini diungkapkan langsung oleh anggota Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagus Susetyo. Ia menuturkan bahwa salah satu ketentuan yang turut disuarakan yakni mengenai batas minimal Bankeu sebesar Rp2,5 miliar. Namun sebelum melalui pembahasan di jajaran Pansus keluhan ini jarang digubris Pemprov Kaltim.
“Salah satu ketentuan yang menjadi persoalan yaitu batasan minimal Bankeu yang ditetapkan menjadi kendala dalam hal realisasi penyerapan aspirasi,” ungkap Bagus sapaan karibnya. Senin (20/3/2023).
Tak hanya itu, Bagus menjelaskan batasan minimal itu menjadi kendala, karena nominalnya terlalu besar. Ia menyebutkan bukan berarti tidak membutuhkan anggaran besar, namun lantaran batasan itu kurang, sebanding dengan permintaan masyarakat yang hampir rata-rata tidak mencapai batas minimal anggaran tersebut.
“Kebanyakan permintaan masyarakat saat kami melaksanakan reses itu kan perbaikan infrastruktur dan lain-lain, jadi tidak mencapai batas minimal itu. Karena dibatasi dengan besaran minimal, jadi realisasinya sedikit kesulitan,” jelasnya.
“Tapi sayangnya, respons dari pemerintah pusat seolah tidak punya sikap tegas yang menunjukan respons untuk meminta kami membicarakan itu dengan Pemprov Kaltim,” sambungnya.
Untuk itu, politisi dari fraksi Gerinda itu berharap dengan terbentuknya Pansus ini, bisa mengubah kondisi tersebut sesuai dengan harapan melalui sejumlah upaya yang akan dilakukan. (Adv)
