apakabar.co — SAMARINDA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim yang menyerahkan data jaminan reklamasi (Jamrek) dinilai tak selaras dengan data milik kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM).
Hal ini pun menjadi sorotan dari wakil ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. Ia pun meminta DPMPTSP bisa merilis hasil akhir jumlah keseluruhan jamrek yang telah terkumpul pada saat kewenangan Pemprov.
“Makanya kita minta DPMPTSP bisa melaraskan data-data itu seperi ESDM,” ungkap Seno sapaan karibnya. Senin (17/4/2023).
Selain itu, Seno juga mengaku saat ini DPRD Kaltim belum menerima data-data resmi dari Pemprov Kaltim, melalui DPMPTSP.
“Data Jamrek itu belum sampai ke kami. Tapi kami tetap minta pemerintah melalui DPMPTSP Kaltim supaya segera menyerahkan dalam bentuk laporan resmi. Selanjutnya akan kita minta klarifikasi dari pihak terkait,” ucapnya.
Disinggung terkait aksi demo yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu, poltiisi dari fraksi Gerindra itu menambahkan bahwa Kaltim harus bekerja komprehensif. Itu artinya, banyak pihak yang harus ditemui terlebih dulu.
“Kalau kita hanya bekerja mengikuti selera mahasiswa tentu saja tidak bisa, karena kita ini kan negara hukum. Apalagi kewenangan pertambangan ini berpindah ke pusat. Tentu ini sesuatu yang mengganjal bagi kita. Karena Provinsi Kaltim yang menerima getahnya, tapi yang menikmati hasilnya itu pusat,” pungkasnya. (Adv)
