apakabar.co — SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan dari ketua MKKS dan para kepala sekolah SMA/SMK/SLB dan Disdikbud Kaltim wilayah III Kutai Kertanegara (Kukar).
Agenda yang dilaksanakan di gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh ketua komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza pahlevi.
Pada kesempatan itu, Akhmed Reza pahlevi menyampaikan bahwa pertemuan itu digelar guna menampung aspirasi dari MKKS baik dari SMA maupun SMK se-Kukar. Pertemuan itu juga untuk saling diskusi pendidikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang ada di Kukar.
“Banyak topik yang dibahas, seperti permasalahan insentif untuk kepala sekolah kemudian juga peningkatan RKAB dan rombel kemudian fasilitas dan infrastruktur seperti bantuan alat peraga praktik dan yang lain kemudian juga terkait status kepemilikan tanah sekolah yang belum selesai dan juga permasalahan hibah untuk sekolah swasta,” Ungkapnya kepada awak media. Senin (17/7/2023).
Selain itu, Reza sapaan karibnya menjelaskan bahwa pihak SLB juga menyampaikan perlunya penambahan guru dan juga terkait dengan permasalahan sekolah non-pemerintah yang sampai saat ini belum selesai terkait jumlah muridnya.
Reza juga menambahkan ada saran dari MKKS bahwa kepada perusahaan yang berkedudukan pada wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA.
“Kita juga mengharapkan kepada perusahaan yang aktif di lokasi tersebut untuk menyediakan kesempatan bagi adik-adik kita yang menyelesaikan sekolah untuk dapat diterima sebagai karyawan atau tenaga kerja di sana. Karena sampai saat ini untuk praktik kerja saja sulit diterima. Kita berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara dapat menyediakan kesempatan bagi adik-adik kita untuk praktik kerja maupun kemudian setelah lulus dari sekolah.” Imbuhnya.
Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menambahkan Salah satu kesulitan yang dihadapi sekolah adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai, terutama di SMA dan SMK. Beberapa sekolah negeri, seperti SMA Negeri 1 di Tenggarong yang mengalami masalah dengan kondisi bangunan yang rusak.
“Selain itu, distribusi guru juga menjadi permasalahan penting yang perlu diatasi. Pendidikan, sampai saat ini, belum sepenuhnya mencapai dan memenuhi kebutuhan yang ada,” kata Salehuddin.
Salehuddin berkomitmen bahwa pihaknya mendukung dan menyalurkan aspirasi MKKS untuk perbaikan pendidikan di daerah tersebut. Dan melalui kerjasama antara perusahaan swasta dan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
“Hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan meningkatkan standar pendidikan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Kalimantan Timur,” Pungkasnya. (Adv)
