APAKABAR.CO-SAMARINDA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat di tahun 2021.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun dalam APBN 2021 untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
Dari anggaran yang telah disiapkan tersebut Presiden Jokowi merinci, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
Serta untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Presiden pun menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.
Presiden Jokowi juga meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.
Terakhir, Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.
