3800 SHM Resmi Diserahkan Melalui Program PTSL 2021, Andi Harun : Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah

oleh -1 views
Wali Kota Samarinda, Andi Harun Saat Menghadiri Penyerahan Sertifikat Tahan Oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI), Kamis (25/11/2021)

SAMARINDA.apakabar.co– Sebanyak 3800 Sertifikat Hak Milik (SHM) telah resmi dimiliki sah oleh masyarakat Kota Samarinda melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021. Dengan rincian di Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 2.859 SHM dan Kecamatan Sambutan sebanyak 941 SHM.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara simbolis dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI), Sofyan Djalil melalui virtual di halaman kantor Kementerian ATR/BPN Kanwil Kaltim di Jalan M Yamin pada Kamis, (25/11/2021).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang turut hadir saat penyerahan mengharapkan agar penyerahan 3800 SHM itu bisa bermanfaat besar bagi masyarakat Kota Tepian.”Tentu atas nama pemerintah kota dan selaku wali kota saya merasa senang dan bangga. Warga mendapat fasilitas dari negara mendapatkan kepastian hukum atas tanahanya. Tahun depan dan tahun berikutnya, kalau bisa masyarakat semuanya mendapatkan sertifikat tanah,” ucapnya kepada media.

BACA JUGA :  Sesuai Sumpah Jabatan Wakil Rakyat, Andi Harun Sampaikan Tiga Mekanisme Pembatalan RUU HIP
Wali Kota Samarinda, Andi Harun Memberikan Sambutan Saat Penyerahan Sertifikat Tanah oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Apalagi rencana kedepan kota Samarinda sebagai penopang Kawasan Ibu Negara (IKN) tentunya akan membawa dampak bagi pembangunan di Kota Samarinda itu sendiri. Untuk itu kejelasan status tanah menjadi bagian penting, karena sebagai bentuk kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Alhamdulillah akhirnya sudah terjawab melalui penyerahan sertifikat untuk rakyat yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN provinsi Kaltim sore hari ini,” sebutnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa berdasarkan arahan dari Menteri ATR/BPN RI, selain SHM sebagai kepastian hukum atas tanah, warga juga dapat mengajukannya sebagai jaminan dalam megajukan modal lewat kredit usaha rakyat pada instansi perbankan pemerintah.

Yang terpenting, dengan program dari Kementerian ATR/BPN ini seluruh Indonesia khususnya wilayah Kaltim dan Kota Samarinda, bisa mengurangi mafia-mafia tanah. Pasalnya, persoalan tanah bisa memicu terjadinya sengketa, perseteruan, baik antar warga bahkan antar saudara sendiri.

BACA JUGA :  Berakhir di Balaikota, Perjalanan Pria Asal Samarinda Yang Menggunakan Egrang Dari Balikpapan-Samarinda

“Kami apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden melalui Kementerian ATR/BPN dan seluruh jajarannya atas terselenggaranya program ini,” pungkasnya.