SAMARINDA.apakabar.co– Untuk mendapatkan alokasi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur ditingkat Rukun Tetangga (RT) saat ini tidak perlu lagi harus mendekatkan diri kepada pejabat publik seperti pada masa sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. Ia mengakui jika sejak kepemimpinan Wali Kota terpilih Andi Harun-Rusmadi yang menerapkan program Pro Bebaya yang merupakan salah satu prgram prioritas yang mengalokasikan anggaran untuk setiap RT dengan jumlah Rp 100 Juta hingga Rp 300 Juta per tahun.
“Melalui program ini mereka tidak perlu dekat dengan pejabat. Mereka tinggal duduk manis maka anggaran perbaikan itu sendiri akan menyentuh mereka. Kalau dulu kan harus dekat dengan salah satu pejabat baru bisa berkoordinasi dalam berbicara soal perbaikan infrastruktur diperlukan disetiap RT,” ucapnya, Kamis (6/8/2021).
Dijelaskan Helmi jika anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur yang bersekala kecil dengan ABPD Kota Samarinda. Contohnya seperti setiap gang yang berada di RT masing-masing. Karena jika berbicara soal jalan umum atau bersekala besar itu sudah menjadi kewenang didalam APBD provinsi dan pusat. Akan tetapi anggaran hanya diperuntukan bagi pembangunan jalan berskala kecil dengan ABPD Kota Samarinda.
Oleh karena itu, Helmi mendukung program Pro Bebaya yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat ketimbang memilih cara dengan menggunakan pihak ketiga.
“Kalau langsung menyentuh RT nya maka pengelolaan dengan masyarakat akan lebih enak dalam berkoordinasi ketika ingin menggunakan anggaran yang diberikan untuk membeli bahan yang diperlukan dalam memperbaiki jalan,” pungkasnya.
