Kritisi Penghapusan FABA, Aktivis Lingkungan dan Mahasiswa Gelar Aksi di Kantor Gubernur

oleh -73 views
Aktivis Lingkungan dan Mahasiswa Gelar Aksi Demontrasi di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (17/3/2021)

Samarinda, apakabar.co — Puluhan aktivis lingkungan dan mahasiswa yang tergabung di masing-masing lembaga seperti JATAM Kaltim, Pokja 30, WALHI Kaltim, GMNI Samarinda, FNKSD Kaltim dan Planktos Unmul menggelar aksi unjuk rasa di sepn Kantor Gubernur Kalimanatan Timur (Kaltim) terkait langkah pemerintah menghapus Fly Ash dan Botton Ash (FABA) dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada, Rabu (17/3/2021).

Mengingat Kaltim menjadi tempat industri ekstraktif terbesar di Indonesia, Koordinator Pojka 30, Buyung Marajo mengatakan bahwa aksi tersebut merupkan sikap terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2021.

“Ada sawit dan batu bara. Dikeluarkannya PP Nomor 22/2021 itu akan berdampak ke masyarakat. Kebijakan ini kami kritik agar FABA bisa kembali ke daftar limbah B3,” ungkapnya disela-sela aksi unjuk rasa.

BACA JUGA :  10 Program Andi Harun-Rusmadi Masuk RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Buyung juga menyebut bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Tapi, pemerintah justru berkhianat dan berbohong.

“Kita tahu selama ini yang menghidupkan dan menerangi Pulau Jawa dan sekitarnya itu sumber daya Kaltim, Kalimantan secara keseluruhan menjadi proyek strategis nasional. Artinya akan terjadi pengeksploitasian sumber daya besar-besaran,” tegasnya.

Selanjutnya, Buyung menjelaskan jika Kaltim diproyeksi menjadi ibukota negara (IKN), artinya bahwa keperluan untuk pembangkit daya listrik dan pembangunan lainnya diperlukan dari sumber daya alam di Benua Etam.

“Dengan adanya nol rupiah royalti dari perusahaan industri ekstraktif, artinya ada keuangan yang diterima pemerintah dari sektor tersebut dalam bentuk dana bagi hasil. Dan itu tidak bergerak sama sekali,” ucapnya.

BACA JUGA :  Waduk Benanga Kewenangan Kementrian BWS, Pemkot Ambil Opsi Eks Void Tambah Sebagai Pengendali Banjir

Ia pun menilai jika Pemprov Kaltim dalam hal ini tidak berpihak kepada rakyat. Harusnya pemperintah mengambil langkah-langkah strategis dalam hal tersebut.

“Bisa melalui jalur administratif, bisa juga melalui jalur lobi-lobi atau dengan tekanan politik. Gubernur bisa aaja menghentikan produksi batu bara, karena memiliki kewenangan itu,” katanya.

Menurut Buyung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang mengklaim FABA sudah bukan limbah B3 karena didasari kajian ilmiah yang tertuang dalam PP Nomor 22/2021. Namun itu juga merupakan turunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Itu memaksa dan menggiring opini publik untuk menghilangkan bahwasanya limbah B3 dari batu bara dan sawit itu tidak akan pengaruh, itu kebijakan ugal-ugalan,” pungkasnya.