Kursi Pimpinan DPRD Kaltim Diganggu Surat PAW DPP Partai Golkar

oleh -77 views
(Foto : Istimewa)

SAMARINDA.apakabar.co– Isu pergantian Ketua DPRD Kaltim kembali menghembus dengan beredarnya surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DPP Partai Golkar yang menyebutkan jabatan ketua DPRD Kaltim yang diduduki Makmur HAPK akan digantikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Hal tersebut sesuai dengan surat bernomor B-600/Golkar/VI/2021 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjennya Lodewijk F Paulus tertanggal 16 Juni 2021. Bahkan DPP menyetujui dan menetapkan PAW kepada Hasanuddin Mas’ud sebagai penggantinya.

Menanggapi surat dengan klasifikasi biasa itu, Ketua DPRD Kaltim dan satu-satunya unsur pimpinan dari fraksi Golkar, Makmur HAPK mengatakan tak ingin menanggapi lebih jauh. Sebab surat tersebut sama sekali belum diterima.

“Saya juga bacanya dari media online. Disurat itu tidak ada nama saya,” ucap Makmur dikonfirmasi, Sabtu (19/6/2021).

Dirinya enggan berkomentar lebih mendalam, karena saat ini dirinya tak ingin memperkeruh situasi internal.

BACA JUGA :  Hadiri Grand Opening Uniqlo, Andi Harun Berharap Perekonomian Tumbuh dan Berkembang

Sesuai prosedur yang diketahuinya saat PAW, disebutnya jika ingin mengganti ada surat menimbangnya. Misalnya dengan pertimbangan berbagai macam dengan calon yang dipilih.

“Saya punya format surat ketika diangkat sebagai ketua, ada semua seperti pertimbangannya. Dasarnya apa. Salahnya di mana. Begitu,” terang mantan bupati Berau itu.

Makmur mengatakan, beredarnya surat tersebut seolah dirinya menerima. Pertama surat itu ke DPD I lalu menyurati lagi kepada Ketua DPRD Kaltim, yakni dirinya sendiri.

“Jika keberatan ada mahkamah partai, di mahkamah itu menimbang bener dan boleh tidak dan apa kesalahannya,” sebutnya.

Isu PAW sebelumnya juga pernah berhembus kencang di Karang Paci, namun baik Ketua maupun Seketaris DPD Partai Golkar Kaltim menyangkal kabar tersebut.

Menurut Makmur, isu saat itu memang benar adanya.

“Iya dulunya dia pernah menyangkal, padahal benar. Berarti pembodohan publik ini,” sebutnya.

Namun ia menegaskan kembali jika dalam hal ini dirinya enggan memberikan komentar

BACA JUGA :  Bertemu Pangdam dan Kapolda Kaltim, Andi Harun Bahas Upaya Atasi Covid-19

“Saya mohon maaf, saya tidak mau komentari itu. Kalau saya jawab etikanya enggak bagus. Biar DPD I yang jawab. Saya kan anggota saja,” tuturnya.

Dijelaskannya lagi, soal paw itu tak semudah menganti anggota terlebih pimpinan dewan. Ada mekanisme yang mesti ditempuh sebagai partai yang menjalankan demokrasi internal dan prosedural tata negara.

“SK nya dari Negara egara bukan SK partai. Saya ini anggota lama. Saya mau Golkar aman dan tenang. Tak ingin ada kegaduhan,” ucapnya.

Pengalamannya menjadi bagian Golkar, turut mengantarkan partai berlambang beringin ini bertahan dari situasi sulit pasca kepemimpinan Rita Widyasari sebelumnya tak lagi menjadi nahkoda.

“Saya dulu jadi pejabat diminta Golkar. Dan  jadi pejabat mengangkat Golkar. Jadi wakil bupati belum anggota. Setelah jadi wakil bupati baru saya ditawari ketua DPD II Golkar. Pun diminta sebagai ketua DPRD, Jadi bukan ujug – ujug,” pungkasnya.