Pemkot Samarinda dan Pemprov Lakukan Pendataan Bangunan Diatas Sungai Karang Asam, Satu Rumah Disegel

oleh -55 views
Tim PUPR Kota Samarinda dan Pemprov Kaltim Melakukan Pendataan Bangunan di Atas Sungai Karang Asam Besar, Senin (19/4/2021)

SAMARINDA.apakabar.coPemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan pendataan jumlah bangunan yang berdiri di atas Sungai Karang Asam Besar (SKAB) di Jalan M Said, Senin (19/4/2021).

Runandar, Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR-Pera Kaltim menjelaskan bahwa ditahun 2021 pihaknya mengadakan swakelola dari Pemprov Kaltim untuk melakukan normalisasi SKAB. Normalisasi tersebut dilakukan guna mengurangi beberapa titik banjir di Samarinda.

Ia juga menerangkan jika pendataan bangunan ini sebagai tindak lanjut atas rapat bersama Wali Kota Samarinda beberapa waktu lalu, berkaitan dengan permasalahan sosial di Kota Samarinda khususnya pada persoalan sungai.

Titik-titik masalah sosial yang harus diselesaikan berkaitan dengan normalisasi bantaran SKAB yang akan digarap Pemprov Kaltim, pihaknya bersama Pemkot Samarinda sama-sama melihat masalah yang ada di SKAB Jalan M Said tersebut.

“Salah satunya menyoroti bangunan-bangunan yang melebihi jalur hijau atau dikatakan sudah ke badan sungai. Ini yang akan ditertibkan pemerintah Kota Samarinda,” ungkapnya pada media usai melakukan pendataan.

BACA JUGA :  Dukung Pemkot Dalam Penyelamatan Aset, DPRD Kota Samarinda Bentuk Pansus Aset

Runandar sedikit menyayangkan pada sela-sela kunjungannya, dirinya masih menemukan bangunan yang melanggar batas hijau atau sempadan. Ia pun berharap paling tidak dalam jangka pendek ada pengendalian bangunan-bangunan atau rumah yang baru di bangun di bantaran sungai, agar tidak menyebar di tempat-tempat yang lain.

“Mudah-mudahan pemerintah kota bisa membantu mengatasi masalah sosial tadi,” sebutnya.

Sementara itu, dilokasi yang sama Kepala Seksi Pengawas Bangunan, Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, Juliansyah Agus menegaskan, pihaknya telah menyegel bangunan satu rumah dua pintu yang melanggar garis sempedan.

“Ada bangunan yang kita segel tadi, karena saat dikonfirmasi sementara di lapangan kita tanyakan apakah sudah memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) apa belum. Ternyata tadi disampaikan pemilik belum,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Terkait Jumlah Pembayaran Peserta, BPJS Cabang Samarinda Sosialisasi Perpres 64 Tahun 2020

Untuk itu, PUPR Samarinda telah melakukan penindakan sementara dengan memasang segel. Pemilik disebutnya telah diarahkan agar sesegera mungkin untuk mengajukan permohonan IMB di badan perijinan.

“Dari situ nanti kita akan ketahui apakah bangunan itu melanggar garis sempadan sungai atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan garis sempadan sungai karang asam besar, maka IMB tidak akan bisa diterbitkan,” ucap Agus.

Kembali ia tegaskan bahwa, apabila bangunan yang dimaksud terbukti tidak memiliki ijin, mau tidak mau pihaknya akan melakukan pembongkaran.

Agus menyebut pihaknya di lapangan sekarang ini masih melakukan pendataan mengenai bangunan-bangunan di pinggir sungai yang menjadi kendala proses kegiatan pengerukan SKAB.

“Hasil pendataan hari ini kita akan laporkan pada Walikota Samarinda dan Kadis PUPR Samarinda. Kita laporkan dulu pada pimpinan,” pungkasnya.