SAMARINDA.apakabar.co- Wali Kota Samarinda, Andi Harun melakukan pertemuan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Balaikota Samarinda, Rabu (19/10/2022).
Kepada media, Andi Harun mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya membahas koordinasi terkait permasalahan banjir di Kota Samarinda untuk anggaran ditahun 2022
“Intinya kita melakukan koordinasi terkait penanggulangan banjir di Samarinda untuk anggaran tahun 2022 dan dilanjutkan di anggaran 2023,” ungkapnya.
Untuk kegiatan di tahun 2023 ada beberapa yang akan direncanakan, diantaranya kegiatan dalam bentuk fisik dan penanganan masalah ganti rugi serta penanganan dampak sosial.
“Ada bedanya kalo ganti rugi, apabila masyarakat memiliki alas hak berupa sertifikat atau alas hak lainnya. Sedangkan untuk dampak sosialnya permukiman yang dilakukan tanpa izin atau permukiman diatas tanah negara tidak boleh dilakukan,” ucapnya.
Terkait persoalan penanganan banjir, Andi Harun meminta warga masyarakat untuk dapat mengerti. Pihaknya hingga kini masih berupaya melakukan penanganan.
Begitu pula dengan sejumlah pekerjaan fisik yang dilakukan pada tahun 2022. Yang mana diantaranya adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di sepanjang Jalan Kehewanan-Agus Salim. Serta pengendalian banjir sistem Karang Asam Besar segmen Pasar Kedondong.
“Disitu lumayan parah, karena hampir dapur dengan dapur bertemu,” ungkapnya.
Sementara, untuk tahun 2023 akan dilanjutkan pengendalian banjir di kawasan jalan Sentosa, Remaja dan Ahmad Yani atau Semani berupa pembangunan saluran drainase di jalan Pemuda IV.
“Saluran drainase disana rencananya terbukanya 140 meter dan tertutupnya 160 meter,” bebernya. Kemudian, untuk pekerjaan fisik penanggulangan banjir di jalan DI Panjaitan juga akan berlanjut di tahun 2023 mendatang. Sementara untuk penanganan sosialnya akan dilakukan di tahun 2022 ini. “Dalam waktu dekat penanganan sosial selesai dari pemkot di tahun 2022 ini,” tegasnya. Pengendalian banjir di sistem Loa Janan dan Rapak Dalam juga akan dilanjutkan. Yang mana didaerah sana nantinya akan dibangun pemecah air serta dilakukan betonisasi untuk penguatan tanah.
Masalah pembebasan lahan dampak rencana normasliasi SKM di Jalan Tarmidi, Andi Harun menyebut bahwa pihaknya masih melakukan proses pendataan yang akan rampung dalam waktu dekat ini. “Akan diklasifikasikan satu-satu. Saya selalu mengedepankan asas kehati-hatian dalam sistem keuangan. Prinsipnya, warga rata-rata memahami niat baik dari pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
