Rudy Mas’ud Sebut Kpk Dan Walikota Keliru Menyambangi Aset Pemerintah, Andi Harun Ajak Dialog Terbuka

oleh -80 views

SAMARINDA.apakabaro.co– Pernyataan tegas disampaikan oleh Wali Kota Samarinda terkait persoalan lahan aset yang digunakan oleh DPD Partai Golkar Kaltim.

Melalui unggahan Andi Harun dihalaman media sosial Facebook pribadinya, dia menuliskan jika tanah di kantor DPD Golkar Kaltim merupakan aset milik Pemkot Samarinda.

Dirinya juga mengungkapkan jika pada Rabu, (30/6/2021) pihak Pemkot Samarinda bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. Dalam pertemua itu ada 4 poin penting yang menjadi fokus dalam rapat yakni Sertifikat Aset, Penertiban Aset, Capaian MCP dan Kunjungan ke lokasi aset.

“Dengan demikian sangat jelas bahwa konsentrasi dalam hal evaluasi & monitoring dalam agenda tersebut adalah mengenai tata kelola aset Pemerintah Kota Samarinda,” tulisnya, Kamis (1/7/2021).

BACA JUGA :  Anggota DPRD Samarinda Lakukan Rapid Test, Hasilnya Negatif

Kedatangan Walikota Samarinda bersama KPK RI saat ini menyambangi aset milik Pemerintah Kota Samarinda sendiri, dalam hal ini Andi Harun dengan jelas menyebutkan bahwa sangat jelas dan terang adalah berhak dan berdasar hukum.

“Justru, penyataan yang keluar dari konteks itu yang tidak mencerminkan pro pencegahan & pemberantasan korupsi,” sebutnya.

Dijelaskan AH sapaan Andi Harun dalam unggahannya bahwa dalam attachment gambar yang ia lampirkan terdapat lampiran copy sertifikat sebagai bukti aset Pemkot Samarinda yang hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh DPD Partai Golkar Kaltim walaupun sudah menjadi temuan BPK RI sejak tahun 2013.

Namun dalam hal itu, dirinya menegaskan kembali jika opsi sewa menyewa aset, pemerintah dalam persoalan tersebut harus netral terhadap semua Partai Politik. Itu sebabnya dalam perspektif hukum, hal ini sangat clear, jelas, dan terang.

BACA JUGA :  Pastikan Keamanan Jelang Idulfitri, Wali Kota Samarinda Tinjau Beberapa Titik Pos Operasi Ketupat

“Apabila penjelasan di atas masih kurang, saya mengajak berdialog terbuka didepan publik mengenai hal ini. Kita libatkan para pakar di bidangnya bila dianggap perlu, sebagai sarana bertabayyun (mengkofirmasi) duduk masalahnya secara baik dan benar,”ucap AH dalam postingan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudi Mas’ud menyebutkan bahwa KPK dan Wali Kota Samarinda keliru menyambangi aset pemerintah. Ia menilai jika Ketua DPD Golkar Kaltim tersebut harus belajar kembali agar sedikit paham hukum supaya pendapatnya tampak cerdas diruang publik.

“Akhirnya, mungkin apabila Sdr. Rudi Mas’ud terlebih dahulu lebih cermat, teliti, dan memiliki pengetahuan cukup mengenai hal di atas mungkin akan memberi respon yang proporsional dan terkesan cerdas. Wallahu a’lam bish-shawab,” pungkasnya di akhir postingan Facebooknya.