Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Kabar Terkini

Sampaikan Tiga Tuntutan, Ribuan Mahasiswa Samarinda Kembali Kepung Kantor DPRD Kaltim

233
×

Sampaikan Tiga Tuntutan, Ribuan Mahasiswa Samarinda Kembali Kepung Kantor DPRD Kaltim

Sebarkan artikel ini
Ribuan Mahasisa Gelar Aksi Tuntut Wacana Penundaan Pemilu di Kantor DPRD Kaltim, Senin (11/4/2023)

SAMARINDA.apakabar.co– Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Samarinda yang mengatasnamakan Alinasi Masyarakat Kaltim Menggugat (MAHAKAM) kembali mengepung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (11/4/2022).

Kedatangan ribuan mahasiswa itu membawa tuntutan yang berisi penolakan kenaikan Presiden RI Joko Widodo 3 periode, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak kenaikan PPN 11 persen.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ikzan Nopardi mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan.

“Kami di sini meminta langsung agar tuntutan kami diterima para DPRD. Adapun tiga tuntutan kami yakni kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan PPN dan ketiga penolakan terhadap tiga periode jabatan Presiden Jokowi,” ucapnya disela-sela aksi.

Senada dengan Ikzan, Humas aksi menambahkan bahwa dari tiga poin tersebut, pihaknya paling menyorot  soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode.

“Karena kita melihat bahwa isu perpanjangan masa presiden ini seperti tersetruktur dan tersistematis, ini jelas mencederai dan melanggar konstitusi kita,” tegas Hasbi.

Untuk meredam aksi demonstrasi, Presiden Jokowi diminta harus bersikap tegas dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan masa jabatan hingga 3 periode.

“Kemudian soal kenaikan BBM dan PPN pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa meringankan ekonomi masyarakat yang baru saja mulai bangkit dari terpaan pandemi. Bukan justru membuat keputusan yang justru menitik beratkan kepada masyarakat seperti saat ini,” ucapnya.

Tiga tuntutan itu menjadi hal yang memdasar rekan-rekan mahasiswa untuk turun kejalan. Merekw meminta agar para wakil rakyat di DPRD Kaltim turut andil merespon hal-hal yang menjadi keluhan titik berat masyarakat.

“Kami masih percaya bahwa DPRD adalah wakil rakyat bagi masyarakat Kaltim. Oleh karena itu kami meminta agar para DPRD bisa menerima, mengawal dan menyampaikan aspirasi kami hingga ke tingkat pusat,” pungkasnya.