Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Kabar Terkini

Tanggapi Aktivitas Tambang Ilegal, Agus Suwandy Minta IzinTambang Dievaluasi

112
×

Tanggapi Aktivitas Tambang Ilegal, Agus Suwandy Minta IzinTambang Dievaluasi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy
Example 72090

SAMARINDA.apakabar.co–  Aktivitas pertambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meresahkan, pasalnya dampak yang dimunculkan akbibat tambang ilegal tersebut sangat merugikan lingkungan dan masyarakat disekitar lokasi.

Hal tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Suwandy. Kepada media ia mengatakan jika pihak legislatif telah meminimalisir sejak jaman kepemimpinan sebelumnya. Dewan juga berharap masalah itu dapat di moratorium karena kalau izinnya tetap ada maka akan sulit untuk menutupnya.

Banner 300x600

“Mau tidak mau dinas pertambangan harus tegas mengeluarkan aturan yang mana boleh ditambang dan yang mana tidak boleh walaupun dalam konsesi mereka. Tapi kan sekarang tidak, semua sembarangan ada yang lokasinya di dekat pemukiman warga hingga mengakibatkan longsor, harusnya tidak boleh lagi,” ucapnya saat ditemui, Kamis (30/9/2021).

Dia menyakini jika Wali Kota Samarinda saat ini sudah cukup tegas dalam hal pengawasan, artinya Pemkot Samarinda memiliki komitmen yang sama dengan DPRD Kaltim.

“Yang sudah memiliki konsesi memang tidak bisa kita cabut tapi memang tidak boleh dikeluarkan didaerahnya yang SIM membahayakan terhadap masyarakat,” sebutnya.

Ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut bahwa monitoring selalu dilakukan oleh DPRD terkait aktivitas penambangan, walaupun kewenangan bukan pada ranah Provinsi Kaltim lagi namun pihaknya tetap melakukan pengawasan, dan berharap kedepan akan bisa kelapangan untuk melihat langsung kondisinya.

Poitisi Partai Gerindra tersebut juga mengakui jika memang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal terebut, tapi lagi-lagi disebutkan Agus jika ini terkait kewenangan dan itu selalu dipertanyakan oleh Gubernur.

Namun walupun tidak ada kewenangan, tentu akan mendapat perhatian lebih tanpa menunggu kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“Kita memiliki Gubernur dan Wali Kota yang cukup tegas, jadi kalau bisa dihentikan ya dihentikan aktivitas pertambangan itu,” pungkasnya.

Example 300250
Example 120x600
Example 72090