SAMARINDA.apakabar.co- Terkait polemik pengerjaan pembangunan lapangan mini soccer di vorvo, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengusulkan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tersebut menjadi daerah resapan air sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.
Karena diketahui belum memiliki izin, proyek pengerjaan pembangunan tersebut terpaksa diberhentikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan melakukan penyegelan.
Pemberhentian dan penyegelan proyek pekerjaan pembangunan itu mendapat respons santai dari Gubernur Kaltim, Isran Noor.
“Gak apa-apa disegel,” singkatnya.
Saat ditanya terkait peruntukan lapangan vorvo untuk pembangunan polder air, Isran mengungkap dibangun yang bermanfaat untuk warga.
“Bangun yang bermanfaat. Kan ada yang bermanfaat, ada yang lebih bermanfaat,” sebutnya.
Sementara itu, Fahmi Prima Laksana, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, mengungkap lapangan Vorvo akan diperuntukan untuk sarana olahraga.
“Lihat dulu RTRW-nya, itu kan memang lapangan sepak bola, mau dibuat lapangan sepak bola lagi,” kata Fahmi, Senin (9/1/2023).
Bahkan dirinya memastikan lokasi lahan tersebut akan tetap dibangun lapangan sepak bola outdoor.
“Itu akan dibuat lapangan sepak bola, akan ada drainasenya,” jelasnya.
Terkait penyegelan yang dilakukan Pemkot Samarinda, ia mengaku bakal melakukan koordinasi dengan pemerintah kota.
“Kami akan koordinasikan lagi dengan Pemkot Samarinda. Mungkin kurang komunikasi saja,” tegasnya.
Dikutip melalui pojoknegeri.com, Carolus Tuah Mantan Direktur Lembaga Kelompok Kerja (Pokja 30) memberi respon seputar agenda pembangunan di Lapangan Sepakbola Vorvo Samarinda.
Diketahui, di lokasi itu Pemkot Samarinda merencanakan membangun untuk kawasan serapan air, dengan membuat polder.
Namun, saat rencana sedang dirampungkan, muncul adanya pengerjaan proyek di lokasi lahan yang dimiliki Pemprov Kaltim tersebut. Proyek yang akan dibangun adalah sarana olahraga, mini soccer.
“Kalau dia merupakan jawaban konkret hasil kajian dan klaim Pemkot bahwa dia bisa meresap air, ya kenapa?,” ujar Carolus Tuah.
Kedua, ia sarankan ada komunikasi yang bisa dilakukan antara pimpinan Pemkot dan Pemprov.
“Ya, ngobrol saja sama Gubernur, sama si pemilik. Dari Balaikota ke Kantor Gubernur kan tak sampai dua jam ya. Meyakinkan Gubernur saja, inilah jawabannya (resapan air),” ucapnya.
Jadi mengatakan bahwa semuanya disampaikan dan diputuskan berdasarkan scientific research (kajian ilmiah) bahwa kawasan tersebut memanglah diperuntukkan untuk resapan air.
“Sepanjang Pak Wali Kota bisa tunjukkan itu, ya saya dukung saja,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Mulawarman, Warsilan sudah respon perihal adanya niatan Pemkot Samarinda untuk pengendalian banjir dengan membuat polder di lokasi lapangan vorvo Samarinda.
Warsilan menitik beratkan pada dua hal.
Pertama, adalah melihat dulu fungsi kawasan tersebut.
“Lihat dulu tata ruangnya. Kalau tidak salah itu kawasan perumahan/ permukiman di kawasan itu. Kalau kawasan perumahan, maka wajar saja perlu adanya RTH atau daerah untuk resapan air,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa kalau dilihat dari topografi, daerah itu memang digunakan sebagai aliran air.
“Kalau dilihat dari kawasan Vorvo atau Ramania, itu kan cukup tinggi. Nah, air dari atas itu mengalir ke bawah, tak bisa ke Swadaya (kawasan), tetapi ke bawah dan mengumpul di area Polder yang ada di dekat Mall Lembuswana,” ucapnya.
Aspek kedua yang ia sebut kemudian adalah soal kemanfaatan.
“Ya dilihat kemanfaatannya. Apakah perlu daerah resapan atau sarana olahraga? Kalau saya rasa, sudah tepat untuk RTH atau kawasan pengendalian banjir. Karena dilihat lagi, run off aliran air dari atas (kawasan Vorvo dan Ramania) itu cukup tinggi,” ujarnya.
