SAMARINDA.apakabar.co- Program penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda perlahan mulai berdampak bagi masyarakat. Hal itu diakui oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie.
Ia mengatakan bahwa, Pemkot memfokuskan pada dua titik krusial penanganan banjir yakni di simpang empat Mal Lembuswana dan simpang empat Sempaja.
Dijelaskan Novan bahwa anggaran untuk pengendalian banjir menjadi yang terbesar disetiap tahunnya dan selalu dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
Namun, Novan menilai jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun pusat jika turut membantu tentu akan lebih maksimal dalam hal penanganan.
“Tentu akan lebih maksimal apabila pemprov dan pusat juga ambil bagian, karena mengingat keterbatasan anggaran kita,” ucapnya.
Politisi asal Golkar itu juga menganggap bahwa tidak semua kawasan langganan banjir membutuhkan penanganan yang sama, karena penyebabnya berbeda-beda.
Untuk itu, sangat dibutuhkan keikutsertaan Pemprov Kaltim dalam hal mengatasi permasalahan banjir, terlebih jika menyangkut antar kabupaten/kota.
“Banjir di Samarinda itu kiriman, contohnya banjir Samarinda Utara. Itu dari Kukar, jadi inilah yang menurut saya perlu sama-sama memberikan kontribusi penanganan lingkungan,” sebutnya.
Kebijakan dari Pemprov Kaltim memang diperlukan untuk mengurangi dampak banjir kiriman dari Kukar. Ia pun turut menyesalkan, rencana pemprov yang saat ini membangun rumah sakit di kawasan Stadion Gelora Kadrie Oeoning.
“Kita itu salah satu penduduk terbanyak yang ada di Kaltim, jadi dampaknya juga perlu dipikirkan, kenapa kok malah dibangun di situ, apakah provinsi memang tidak punya lahan lagi,” pungkasnya.