APAKABAR.CO-SAMARINDA. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltim menegaskan akan memberikan sanksi bagi seluruh kader yang tak patuh terhadap putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait dukungan Partai Gerindra pada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kaltim 9 Desember mendatang
Hal tersebut disampain oleh Andi Harun dalam sambutannya usai menyerahkan form B1-KWK pada sembilan bakal pasangan calon kepala daerah yang di dukung oleh Partai Gerindra. Dirinya meminta kader partai maksimal bekerja untuk memenangkan masing-masing calon di daerahnya pada pilkada 2020.
Selain itu, sikap tegas Ketua Partai Gerindra Kaltim tersebut ia tunjukan dengan akan memberi sanksi tegas bagi kader partai yang tidak patuh terhadap putusan partai yang telah di instruksikan. Andi Harun mengingatkan pada seluruh kaser agar tidak malas dalam menggerakan mesin pertai.
“Jika terbukti adanya salah satu kader yang tidak bekerja maksimal akan ada sanksi khusus,” ucap Andi Harun didepan seluruh kader Gerindra Kaltim, Rabu (2/9/2020).
Tak hanya itu, saat pendaftaran calon nanti ia kembali mengingatkan agar Ketua-ketua DPC wajib untuk hadir mengikuti pendaftaran Bacalon, karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diberikan KPU.
“Ini adalah perintah ketua umum, tidak boleh sedikipun bergeser. Saya siapkan surat pengganti bagi yang tidak hadir saat pendaftaran di KPU,” tegas AH sapaan akrabnya.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat ataupun visi misi, semua unsur kader wajib mengikuti perintah Ketua Umum Partai Gerindra.
“Kita mungkin berbeda dengan pasangan calon lainnya, mungkin ada komunikasi politik tidak berjalan maksimal, namun karakter Partai Gerindra saat pucuk pimpinan tertinggi bertindak maka keputusan berada di tangan pimpinan,” pungkasnya.
