SAMARINDA.apakabar.co– Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dengan mendistribusikan 222.000 liter minyak goreng murah mendapat respos yang positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakhruddin mengharapkan agar distribusi ratusan ribu liter minyak goreng itu mampu dikawal ketat oleh pemerintah dengan menggandeng aparat penegak hukum.
“Selain itu yang dikhawatirkan juga adalah kerumunan saat pendistribusian di lapangan, ini perlu ada regulasi yang matang sehingga tidak menyebabkan kerumunan dan persoalan lain yang tidak penting di tengah kelangkaan (minyak goreng) ini,” ucapnya, Selasa (15/3/2022).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pengamanan distribusi minyak goreng juga diperlukan kerjasama antara Pemkot Samarinda dengan aparat TNI-Polri.
Karena tidak dapat dipungkiri, dalam momen kelangkaan minyak goreng saat ini, ada potensi oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan atau berbuat curang demi keutungan pribadi.
“Ini kan akan diserahkan ke kelurahan-kelurahan, dan perlu didampingi pihak keamanan untuk pendistribusiannya, kita harapkan untuk menghindari oknum-oknum di lokasi yang dapat membuat provokasi yang sifatnya mengganggu kegiatan ini,” sebutnya.
Diinformasikan jika Pemkot Samarinda sudah mulai mendistribusikan ratusan ribu liter minyak goreng curah dengan menyediakan tendon di setiap kelurahan secara bergiliran sejak Sabtu (12/3/2022) kemarin.
Program ini akan terus berlanjut hingga menyasar semua wilayah kelurahan di Kota Tepian hingga stok minyak goreng di pasar berangsur stabil.
Fuad berpendapat jika masalah kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi persoalan nasional termasuk di daerah-daerah lain ini terletak pada stok dan keberadaan minyak goreng itu sendiri.
Keterbatasan minyak goreng yang dijual di pasar menimbulkan dampak psikologis kepada masyarakat yang akhirnya menimbulkan panic buying dan berujung pada antrean panjang yang telah menjadi pemandangan lumrah beberapa hari terakhir khususnya di Samarinda.
“Saya kira yang terjadi di bawah ini bukan persoalan mahalnya, tetapi kelangkaannya, kemudian juga ada pedagang yang menahan stok minyak goreng karena mereka merasa rugi kalau dijual,” ucapnya.
Komisi II akan terus mengikuti perkembangan fenomena minyak goreng ini di lapangan, dan dikatakan Fuad bahwa pihaknya telah beberapa kali memanggil pihak pemerintah dari Dinas Perdagangan hingga Perumda untuk mencari solusi langkanya salah satu kebutuhan pokok tersebut. (Adv)
