apakabar.co — SAMARINDA – Anggota komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim.
Pasalnya, serapan UMKM masih berada di bawah 60 persen, khususnya sektor industri, pangan, dan sektor lainnya.
“Kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” Ungkapnya saat menggelar RDP bersama Disperindagkop dan UKM Kaltim. Jum’at (3/11/2023).
Sapto sapaan karibnya mendorong agar data UMKM harus sinkron dengan Dinas Sosial dan BPS.
“Jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp 12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap tepat sasaran,” Ucapnya.
Sapto menegaskan Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan secara utuh rencana kerja mereka untuk tahun 2024.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tegasnya.
Politisi dari fraksi Golkar itu menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM. Bisa dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” pungkasnya. (Adv)
