SAMARINDA.apakabar.co– Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) menjadi 3 periode ramai dibincangkan, begitu pula penundaan Pemilu yang didukung oleh beberapa partai politik.
Selain melanggar konstitusi mencederai demokrasi, tentu saja hal ini akan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik masyarakat biasa maupun elite politik.
Di satu sisi, Presiden RI Joko Widodo sendiri memberikan pernyataan bahwa dirinya menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan dirinya.
Tanggapi isu tersebut, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah mengatakan bahwa wacana tersebut sangat tidak mendasar.
“Semua bernyanyi dan berlomba cari muka atas nama pemilu dan survei elektabilitas. Baik rendah turun dan naik. Tak ada alasan lain,” tegasnya kepada awak media, Senin (7/3/2022).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, perpanjang masa jabatan atau adanya penundaan pemilu itu dianggap tidak relevan. Isu tersebut juga sengaja digaungkan hanya semata-mata guna mencari popularitas elit politik di pusat.
Politikus PKS ini juga berpendapat meski Indonesia masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, tidak ada satupun keadaan darurat yang mengharuskan perpanjangan masa jabatan atau menunda pemilu pada 2024 mendatang.
“Sejujurnya memang saya setuju usulan tunda. Jika itu berlaku di negara yang sedang berperang seperti Rusia dan Ukraina. Atau negara sekitar batas demografi keduanya. Sebab logis dan tak ada pilihan kecuali hadapi perang,” bebernya.
Ia melanjutkan, Berdasarkan Undang-Undang 1945, dijelaskannya, bahwa presiden akan dipilih dan menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali atau 10 tahun. Maka demikian, tidak ada dasar hukumnya presiden diakomodir 3 periode atau diperpanjang masa jabatannya.
“Tunda pemilu, belum tentu solusi, begitu pula dengan ganti presiden bisa jadi solusi,” tuturnya.
Nursobah berharap, elit politik di pusat tidak membuat gaduh negeri ini dengan melempar isu yang bukan hal subtansial. Hanya ada kegaduhan dan mengakomodir kepentingan kelompok semata. Namun, masyarakatlah yang menjadi korban.
“Disini jiwa Pancasila kita akan menemukan titik ujiannya atas nafsu kuasa orang atau komunitas untuk kuasa penuh atas negara ini,” pungkasnya. (Adv)
