SAMARINDA, apakabar.co – Di tengah aktivitas warga yang setiap hari melintasi jalan penghubung antardesa dan antarprovinsi, harapan akan akses yang lebih aman dan nyaman kini mulai menemukan jawabannya. Pasalnya, Pemerintah mempercepat peningkatan ruas jalan Simpang Blusuh–Batas Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Proyek peningkatan infrastruktur ini dilaksanakan melalui skema tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) hingga 2027, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp183 miliar, bersumber dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Ruas jalan sepanjang 89,5 kilometer tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai jalur distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tantangan besar. Lebih dari separuh panjang jalan, sekitar 51 kilometer, masih dalam kondisi rusak berat, sehingga menghambat kelancaran arus logistik dan aktivitas warga.
Kepada awak media, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 BBPJN Kaltim, Joko Sidik, menyampaikan lingkup pekerjaan tidak hanya sebatas pelapisan ulang aspal. Proyek ini mencakup rekonstruksi jalan sepanjang 10,19 kilometer, yang terdiri dari perkerasan aspal dan beton (rigid pavement).
“Perbaikan tidak hanya fokus pada pengaspalan, tetapi juga rehabilitasi mayor dan minor, penanganan titik longsor, serta pemeliharaan berkala jembatan,” Ungkapnya. Minggu (22/2/2026).
Selain peningkatan badan jalan, penguatan struktur 17 jembatan juga menjadi prioritas, Joko menilai langkah ini penting untuk memastikan keamanan konstruksi terhadap beban kendaraan berat yang setiap hari melintas, terutama angkutan hasil perkebunan, pertambangan, dan logistik kebutuhan pokok.
Wilayah yang terdampak langsung dari peningkatan ini antara lain Kecamatan Muara Lawa dan Bentian Besar. Selama ini, kerusakan jalan kerap menyebabkan waktu tempuh membengkak dan biaya distribusi meningkat.
Dengan infrastruktur yang lebih mantap, pemerintah berharap biaya logistik antarprovinsi dapat ditekan, sehingga harga barang di tingkat konsumen menjadi lebih stabil.
Meski proyek konstruksi tengah berjalan, pemerintah memastikan akses lalu lintas tetap fungsional.
“Petugas kami secara rutin melakukan penambalan lubang serta perbaikan sementara menggunakan material agregat untuk menjaga kelancaran kendaraan yang melintas,” Ucap Joko.
Pendekatan bertahap juga dilakukan agar pembangunan tidak sepenuhnya menutup akses warga. Koordinasi dengan aparat setempat juga terus dilakukan guna meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Pemerintah optimistis peningkatan ruas Simpang Blusuh–Batas Kalteng akan membawa dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Infrastruktur yang lebih baik diyakini dapat membuka peluang investasi baru, mempercepat distribusi hasil produksi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan. (*)
