SAMARINDA, apakabar.co – Di saat sebagian warga Kalimantan Timur (Kaltim) masih harus melintasi jalan berdebu dan berlubang demi beraktivitas sehari-hari, kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar menuai kritik tajam.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius di sektor infrastruktur dan layanan dasar.
Pengadaan kendaraan dinas itu menjadi sorotan publik setelah diketahui anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja 30 menilai pembelian mobil dengan nilai miliaran rupiah tersebut mencerminkan pergeseran prioritas pemerintah daerah.
Kepada awak media, Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk berkurangnya empati terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, alasan mobilitas kepala daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk satu unit kendaraan.
“Tidak setiap hari gubernur melakukan kunjungan off-road ke pelosok, dan tidak setiap saat ada pejabat pusat datang. Untuk apa menggunakan mobil seharga Rp8,5 miliar dari dana publik?” Ungkap Buyung. Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Buyung menyebutkan kendaraan tersebut bukan dibeli menggunakan dana pribadi, melainkan bersumber dari uang rakyat. Selain harga pembelian, kata dia, biaya perawatan, bahan bakar, dan pajak kendaraan juga akan menjadi beban tambahan bagi APBD setiap tahunnya.
Kritik tersebut juga diarahkan kepada kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Pokja 30 mempertanyakan keberpihakan pemerintah provinsi dalam menentukan skala prioritas anggaran, terutama ketika masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.
Beberapa isu krusial yang disoroti antara lain kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kaltim yang dinilai masih memprihatinkan. Di berbagai daerah pelosok, akses jalan rusak disebut masih menjadi hambatan mobilitas warga dan distribusi barang.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga dianggap masih membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Infrastruktur jalan dan pelayanan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius. Jangan dianggap sudah terpenuhi, lalu mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang tidak langsung menyasar kebutuhan rakyat,” tegas Buyung.
Buyung menyarankan agar gubernur tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada selama masih dalam kondisi layak pakai. Apalagi, masa pemerintahan Rudy-Seno baru memasuki tahun pertama, sehingga masih terdapat waktu panjang untuk membuktikan komitmen terhadap efisiensi dan keberpihakan anggaran.
Dirinya meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menggunakan kewenangan dan anggaran publik.
“Hentikan kebijakan yang tidak mendesak dan kembalikan fokus pada kebutuhan rakyat. Masih ada empat tahun masa pemerintahan ini. Yang lebih penting adalah kesejahteraan masyarakat Kaltim, bukan sekadar simbol kemewahan,” Tutup Buyung. (*)
