SAMARINDA.apakabar.co- Wali Kota Samarinda, Andi Harun beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait perkembangan dan antisipasi inflasi dunia, sekaligus mendengarkan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait pengendalian inflasi di daerah, Senin (24/10/2022).
Usai menggelar rapat, kepada media Andi Harun menjelaskan jika saat rapat banyak membahas perkembangan inflasi di dunia yang tinggi. Khususnya di Amerika dan Eropa, serta bentuk antisipasinya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Inflasi untuk Kaltim saat ini 4,76 persen. Sementara kita Samarinda 4,45 persen, lebih rendah dari nasional yang 5,26 persen,” ucapnya.
Untuk menindaklanjutinya, Andi Harun menyebut jika gerakan tanam pangan cepat panen merupakan salah satu upaya menjaga stabilitas inflasi yang dilakukan Pemkot Samarinda. Dimulai dengan pemberian bibit cabai, tomat dan bawang kepada masyarakat, serta penyediaan lahannya bagi petani.
“Kami juga akan gelar pasar tani,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DK2P) Samarinda, Endang Liansyah merinci, bahwa ada 10 ribu bibit cabai dan 5 ribu bibit tomat yang akan dibagikan ke masyarakat melalui kecamatan.
Masing-masing kecamatan akan menerima 1.000 bibit cabai dan 500 bibit tomat, untuk selanjutnya ditanam di pekarangan rumah-rumah warga.
“Yang buat masyarakat dibagikan menggunakan polibek ukuran 20×30 ke masing-masing kecamatan,” ucapnya.
Sedangkan untuk lahan pertanian ada 10 hektare lahan yang diberikan kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di empat lokasi berbeda, yakni Palaran, Makroman, Lempake dan Sungai Kunjang.
Yang paling penting, Endang memastikan jika program akan direalisasikan secara cepat.
“Saat ini program sedang dalam proses pengadaan bibit. Saya sudah kumpulkan 1.500 bibit dan akan disalurkan sekaligus,” ucapnya.
Untuk Pasar Tani sendiri, pihaknya akan menggelar 7 kali hingga akhir tahun nanti. Yang mana nantinya akan dilaksanakan di kantor kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Samarinda Kota.
“Tempatnya masih kami pilih,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kemendagri RI telah mengarahkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pencegahan inflasi. Pemkot Samarinda pun menindaklanjuti dengan menganggarkan Rp 16,5 miliar dana Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Rp 19,2 miliar Dana Insentif Daerah (DID). Keseluruhannya diperuntukan dalam rangka perlindungan sosial, ekonomi, serta peningkatan usaha mikro. (Adv).
