SAMARINDA.apakabar.co- Pemerintah Kota (Pemkot) hendaknya melibatkan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responbility (CSR) terkait solusi dalam menangani polemik insentif guru yang belakangan ini jadi sorotan banyak pihak.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti saat menghadiri dialog Mahasiswa bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Kamis (6/10/2022) malam.
Keterlibatan pihak swasta itu disebutkan oleh Puji telah dilakukan oleh instansi pemerintahan di luar pulau jawa. Termasuk melibatkan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas).
“Di daerah lain seperti Bandung mereka menggunakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Di Yogyakarta dan Surabaya juga seperti itu, bahkan menggunakan Baznas,” ucapnya.
Walaupun, Politisi Partai Demokrat itu mengakui jika masalah insentif guru memamg sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Terkait usulan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang rencananya akan segera dilakukan oleh Pemkot Samarinda. Puji memberikan apresiasi tinggi, ia menilai jika apa yang dilakukan Pemkot sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan para guru dan juga perawat.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan jika sangat sulit untuk mengharapkan dana dari CSR maupun Bazna untuk kesejahteraan guru di Samarinda.
“Kita baru sama melewati ujian terberat yakni Covid-19 kami mengirim ke beberapa perusahaan, tapi hasilnya optimal. Kita tidak bisa paksakan sesuatu yang ingin kita biayai bersifat tetap, tidak mungkin kita harapkan dari sumber yang tidak tetap,” pungkasnya.
