Jumlah itu pun belum termasuk kelompok rentan, seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, difabel, dan lainnya. Pemerintah pusat sejauh ini belum menyediakan data cakupan vaksinasi kelompok masyarakat rentan.
“Kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan vaksin kepada masyarakat masih terjadi. Padahal, transmisi lokal Omicron sudah berlangsung,” sebutnya.
Sementara itu, Anggota Transparency International Indonesia Agus Sarwono mendorong agar program booster vaksin Covid-19 di Indonesia diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Skema vaksin berbayar hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan membeli vaksin sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan vaksin,” kata Agus.
Menurutnya, pemerintah memberikan vaksin booster berbayar bagi mereka yang bukan peserta penerima bantuan iuaran akan menghambat capaian vaksinasi dan tujuan peningkatan kekebalan penduduk.
Padahal, konstitusi, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan telah memandatkan pemerintah untuk memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi yang setara.
Vaksin yang ada saat ini didapat secara gratis dari kerja sama bilateral antar negara dan kerja sama multilateral, serta pembelian langsung yang menggunakan dana APBN. Dengan begitu, pemerintah seharusnya tidak boleh memperjualbelikan vaksin Covid-19 di Indonesia.
“Nampaknya tidak elok dan tidak pantas. Warga miskin dibebankan lagi untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga,” pungkasnya.
Artikel ini telah terbit di www.cnnindonedia.com dengan judul : Vaksinasi Belum Merata, Pemerintah Diminta Tunda Program Booster
