SAMARINDA.apakabar.co– Kepemilikan lahan yang menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diakui oleh salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkan Mursidi Muslim yang merupakan Wakil Seketaris DPD Golkar Kaltim usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/6/2021).
Kepada media dirinya mengatakan jika Wali Kota Samarinda datang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diakuinya ada kaitanya dengan aset Pemkot yakni gedung kantor Partai Golkar yang saat ini memang menjadi polemik.
“Aset Pemkot itu di Samarinda mungkin banyak dan saya sampaikan tadi gedung DPD Golkar ini dimiliki oleh Golkar sejak jaman PKI, ini juga merupakan gedung rampasan perang,” ucapnya.
Dirinya juga mengakui bahwa DPD Golkar Kaltim tidak pernah mengakui jika lahan tersebut milik Partai Golkar karena secara hukum mamang bener adanya.
“Kami mengetahui hukum tetapi memang gedung ini sejak lama dipakai Golkar,” ujarnya.
Pasca duduk satu meja dengan Wali Kota Samarinda dan dua orang perwakilan KPK Mursidi menyebut jika hasil pertemuan itu akan dilaporkan kepada Ketua DPD Golkar Kaltim dan pengurus yang lain dan berharap ada solusi terkait permasalahan aset itu.
