Kabar Terkini

Tolak Kenaikan BBM, Ribuan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Kaltim

41
×

Tolak Kenaikan BBM, Ribuan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Kaltim

Sebarkan artikel ini
Ribuan MassaDari Berbagai Element Mahasiswa Saat Melakukan Aksi Di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/9/2022)

SAMARINDA.apakabar.co– Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Membara melalukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/9/2022) siang.

Aksi ribuan mahasiswa tersebut terkait penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 September 2022 yang lalu dan berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Samarinda nampak turun kejalan memberikan respons atas naiknya harga BBM untuk yang kesekian kalinya sejak kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ferhat, selaku humas aksi ditemui disela-sela aksi unjuk rasa mengatakan bahwa dari semua poin yang kita bawa intinya adalah penolakan harga subsidi BBM.

BACA JUGA :  Kembali Gelar Operasi Pasar, Disdag Samarinda Jual 1.000 Liter Minyak Goreng ke Masyarakat di Pasar Segiri

“Kami dengan tegas menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM karena memberikan dampak yang sangat buruk khususnya inflasi dari berbagai macam aspek terutama dalam harga bahan pokok,” tegasnya.

Selain itu, dirinya menyebut aksi yang dilakukan pihaknya saat ini akan berlanjut dengan menurunkan jumlah massa aksibyang lebih banyak

Kaltim sendiri disebutkan Ferhat jika BBM bersubsidi jenis solar sangat langka. Pihaknya menduga ada dalang di balik fenomena kelangkaan solar ini. Makanya, pihaknya mengevaluasi agar BPH Migas menjalankan fungsinya dengan tegas.

Menurut Ferhat, di tengah naiknya harga BBM dan pencabutan subsidi tak bisa dipungkiri akan disusul dengan angka inflasi yang meningkat seiring dengan naiknya harga bahan pokok dan pangan.

BACA JUGA :  Kalahkan Persik, Dua Gol Pato Bawa Borneo FC Naik Ke Peringkat Dua Klasemen Sementara BRI Liga 1 2022

“Makanya kami juga minta Pemprov Kaltim untuk menjamin dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pangan. Kami juga meminta payung hukum yang jelas perihal BBM subsidi, karena kita tak bisa pungkiri di setiap SPBU, khsusunya mobil-mobil mewah juga antre BBM bersubsidi. Bahkan petugas dan oknum penimbun bekerja sama,” pungkasnya.

Tuntutan Yang Disampaikan Oleh Massa Aksi 

1. Mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM Bersubsidi

2. Mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBm bersubsidi

3. Mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang

4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok