Upayakan Pembangunan Tanpa APBD, Pemkot Samarinda Akan Bentuk Tim KPBU

oleh -27 views
Wali Kota Samarinda Mengikuti Sosialisasi Yang Dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui virtual, Kamis (5/8/2021)

SAMARINDA.apakabar.co– Sosialisasi terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)  digelar secara virtual, Kamis (5/8/2021) di ruang Command Center Disominfo Kota Samarinda.

Usai mengikuti rapat sosialisasi Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan jika skema KPBU tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan Pemkot Samarinda.

“Kalau ada kabupaten/daerah yang minta, harus inisiatif sendiri,” ucapnya pada media.

Selanjutnya, Andi Harun menyebut jika hal itu dilakukan lantaran masa pandemi yang melanda beberapa daerah termasuk Samarinda, membuat APBD mengalami koreksi cukup dalam.

“Pemkot Samarinda terus mencari sumber biaya pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan pendanaan alternatif. Dengan tidak bergantung pada APBD Samarinda,” sebutnya.

BACA JUGA :  Kembali Lakukan Aksi Demontrasi, Jamper Desak Kejati Kaltim Usut Tuntas Dugaan Bantuan Penunjang Operasional Tahun 2012/2013

Pemkot Samarinda saat ini sedang menjajaki program strategis yang rencananya masuk alternatif pendanaan yang akan dibiayai KPBU. Ia menegaskan meski pandemi saat ini turut berpengaruh terhadap APBD, kepentingan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dan sebagai bentuk inovasi daerah, Pemkot Samarinda mencari pembiayaan di luar APBD.

“Ada beberapa kegiatan yang kami usulkan. Misalnya pembangunan monorail skytrain, pengembangan RS IA Moeis, kemudian pelabuhan curah, city gas, dan beberapa hal lagi,” sebut Andi Harun.

Dalam dua hari kedepan, Pemkot Samarinda akan membentuk tim KPBU untuk melakukan rapat teknis dan memetakan kegiatan yang secara ekonomis menarik dan masuk dalam indikator kegiatan yang bisa dibiayai KPBU tersebut dan mengenai pemilihan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) akan diputuskan secara bersama.

BACA JUGA :  Kasus Anak Bungsu Akidi Tio dijadikan Tersangka dana Hibah 2T, Polda Sumsel Ralat Pernyataan Tersebut

“Karena ada nanti kantornya di Jakarta,” ucapnya.

Pemerintah saat ini dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta mengunakan skema KPBU yang sebelumnya dikenal kerja sama pemerintah swasta (KPS).