SAMARINDA.apakabar.co– Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan klarifikasi terhadap salah satu Rumah Sakit swasta Aisyiyah yang diduga meminta menyelesaikan proses administrasi terlebih dahulu kepada pasien tanpa mendahulukan penanganan medis.
Andi Harun dengan tegas mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan, terlebih jika menyangkut keselamatan warga. Ia juga menyebutjika pihak manajemen rumah sakit setidaknya bisa memberikan kebijakan dan mendahulukan penangann, walaupun tindakan tersebut merupakan posedur yang harus dijalankan pihak rumah sakit.
“Tindakan tersebut tidak dibenarkan, mestinya dahulukan keselamatan pasien dari pada proses administrsi,” tegasnya kepada pihak manejemen rumah sakit, Senin (17/5/2021).
Andi Harun kembali menegaskan jika pihak manajemen rumah sakit beralasan mengedepankan prosedur dan Standard Operating Procedure (SOP) maka Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga akan melakukan hal yang sama terkait prosedur, terutama masalah limbah dan itu dilakukan tidak hanya pada satu rumah sakit saja,tapi semua rumah sakit baik swasta maupun pemerintah.
“Kita melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan disektor kesehatan baik di rumah sakit swasta maupun pemerintahan,” ucapnya.
Atas tindakan yang terjadi, dirinya menyebut akan melakukan pembinaan terhadap rumah sakit tersebut melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda.
“Tidak ada sanksi, hanya pembinaan karena sanksi itu adalah jalan terakhir, pihak swasta juga melayani masyarakat, jadi dibina dulu dan di evaluasi terkecuali masih nakal baru kita sanksi,” katanya.
AH sapaan akrabnya juga mengharapkan jika fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak swasta termasuk rumah sakit semakin hari semakin berkualitas terutama tidak berjarak khususnya kepada masyarakat yang susah.
“Hari ini saya telah menginstruksikan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, pasti akan ada tapi bentuknya seperti apa biar bisa terjaga kepentingan semua pihak,” ucapnya.
“Intinya kepada dinas kesehatan dan jajarannya melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan serius untuk perbaikan pelayanan publik di bidang kesehatan baik di rumah sakit swasta maupun pemerintah,” sambungnya.
Sementara itu,Kepada Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih saat mendampingi Andi Harun mengatakan jika pihaknya akan segera melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Wali Kota Samarida tersebut
“Kita sudah dapat instruksi dari Wali Kota Samarinda, bidang yang melayani untuk rujukan sudah diturunkan untuk mengambil semua data,” sebutnya.
Ismet juga mengucapkan jika melalui kepemimpinan baru ini, pihaknya ingin agar cepat terjadi Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan penjaminan kesehatan dengan biaya terjangkau. Karena, dengan UHC akan meminimalisir persoalan yang terjadi saat ini, karena pembiayaan BPJS untuk yang belum memiliki kartu bisa dilayani.
“Pihak Dinkes akan mencoba untuk menindaklanjuti instruksi dari Wali Kota terkait evaluasi rumah sakit. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari kedepan kita bisa memanggil pihak rumah sakit. Termasuk terkait prosedur dan SOP dari pihak rumah sakit nanti akan di cek, jika memang ada yang bertentangan maka akan gugur sendirinya,” pungkasnya.
