APAKABAR.CO-SAMARINDA. Pembangunan jalan penghubung jembatan pulau Balang masih dalam tahap proses pembebasan lahan. Dalam proses pembangunan tersebut Pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkirakan menganggarkan dana sekitar Rp 927 miliar untuk membebaskan lahan sekaligus pembangunan jalan penghubung.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan bahwa masih ada Pekerjaan Rumah (PR) dari Provinsi dimana jalan penghubungnya masih belum ada atau belum jadi, ia menyebut bahwa beberapa waktu yang lalu DPRD Kaltim berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait anggaran untuk pembebasan lahan.
“Setelah pembebasan lahan selesai semuanya baru kita akan coba untuk membangun multiyers, namun kita belum tahu apakah bisa membungun multiyers atau setiap singgleyers kita anggarkan karena anggarannya cukup besar jadi kita ingin ada desain ulang untuk anggaran yang lebih kecil, namun kita akan minta pemerintah untuk meredesain,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/10/2020)
Selanjutnya, menurut Seno untuk sementara ini pihaknya masih belum mengetahui sampai sejauh mana pemerintah sudah menetapkan desain tersebut. Politikus Partai Gerindra tersebut menyebut bahwa jika memang desain tersebut sudah baku dan tidak bisa dirubah maka satu-satunya jalan selain APBD maka kita akan berdiskusi dengan Kementrian PU untuk menurunkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kaltim.
“Itu yang akan kita dorong, nanti dirapat banggar akan kita sampaikan ke Pemerintah supaya tidak percuma setelah terhubung tapi tetap tidak bisa dilewati. Ini yang jadi prioritas kita di Komisi III,” sebutnya.
Seno pun memastikan bahwa pembahasan terkait proyek jembatan itu akan dibahas di rapat banggar bersama dengan Pemerintah Provinsi.
“Mudah-mudahan untuk tahun depan kemungkinannya belum bisa, jadi kita akan lakukan sedikit diperubahan dan lebih banyak di tahun 2022. Kita juga akan liat jika fostur APBD di 2021 ini ada yang bisa kita alihkan karena selain jembatan kita juga sedang cermati anggaran yang lain sebagian,” ucapnya.
Selain itu, poin-poin yang menjadi pengamatan Komisi III selain dari model jalan, Seno menilai bahwa poin pentingnya adalah akan mereduksi ASDP atau penyeberangan antar pulau dan itu juga harus dipertimbangkan matang-matang karena melihat dampak ekonominya sangat berpengaruh disana.
“Nah, itu juga perlu kita diskusikan bersama dengan Pemerintah,” katanya.
“Kemudian yang kedua dari segi jarak memang sangat jauh, langkah tersebut pun harus kita diskusikan juga dengan pemerintah,” pungkasnya.
