APAKABAR.CO-SAMARINDA. Permasalah Pedagang Kaki Lima (PKl) dan carut marutnya penataan parkir menjadi beberapa persoalan yang hingga kita terus menjadi keluhan dimasyarakat Kota Samarinda. Saat melakukan talk show bersama salah satu radio swasta, Selasa (9/3/2021) di ruang VIP Kantor Walikota Samarinda, Andi Harun menyampaikan beberapa solusi dan opsi terkait persoalan tersebut.
Untuk pengelolaan parkir ia mengatakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa mengaplikasikan yang namnya E-Parking. Pemkot telah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta komisi yang membidangi agar cepat direalisasikan.
Untuk memperlancar terlaksananya E-Perking disebutkan pula oleh Andi Harun bahwa pihak ketiga juga telah memberi support agar semua bisa berjalan lebih cepat.
“Komunikasi sudah berjalan dengan legislatif, pihak ketiga juga sudah memberikan support agar dapat berjalan lebih cepat,” ucapnya.
Andi Harun juga menjelaskan bahwa terkait problem sosialnya ada pada pelaku parkir, yang selama ini mendapatkan manfaat lebih. Dirinya telah memberikan arahan pada Wakil Walikota selama mereka mau masuk dalam sistem tentu Pemkot akan berkolaborasi.
“Misalnya, selama ini koordinator yang memegang kendali parkir lalu kita terapkan E-Parking, cuma ada dua alternatif disebutnya. Yang pertama, juru parkir masuk dalam sistem dengan tetap mendapatkan penghasilan atau dengan sistem bagi hasil kalau dimungkinkan secara hukum atau jika tidak mengikuti maka akan terlempar dari sistem tersebut,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa Samarinda merupakan kota besar, maka tidak bisa lagi untuk tidak menerapkan E-Parking. alasanya adalah pasti ditahun-tahun yang akan datang Kota Samarinda dipaksa oleh keadaan untuk menerapkan sistem tersebut. Maka menurutnya sebelum keadaan itu memaksa maka Pemkot akan memulainya.
“Sebagai contoh jika selama ini juru parkir mendapatkan keuntungan 100 persen maka dengan sistem tersebut bisa dilakukan solusi bagi hasil misalkan 60 persen pemerintah dan 40 persen juru parkir. Opsi-opsi tersebut tentu bisa kita negosiasikan, tapi sistem tetap harus jalan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait permaslahan Pedagang Kaki Lima (PKL), AH sapaan akrabnya menyebut bahwa Pemkot juga akan melakukan penataan. Menurutnya tak ada kota besar di belahan dunia yang tidak ada PKL, namun berhasil ditata dan dikelola dengan menajemen yang baik.
“Walau bagimamnapun PKL adalah pelaku ekonomi, kita harus bangun dan tata mereka. Pemerintah harus hadir ditengah-tengah mereka dengan cara melakukan penataan dan menentukan lokasi yang tepat,” ucapnya.
“Kita harus fasilitasi pembangunan tempat berjualan untuk mereka, tentu dengan tetap mengedepankan tata kota dan keindahan kota,” pungkasnya.