SAMARIMDA, apakabar.co– Perihal Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini jadi salah satu perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Disiplin serta ketertiban dalam penggunaan lahan berjualan adalah hal yang saat ini digerakkan oleh Pemkot Samarinda. Bahkan sejumlah tempat telah di tertipkan oleh satpol pp lantaran mengganggu akses jalan.
Hal ini mendapat respon dari Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad FakhtRudin, yang membidangi masalah perekonomian. Dirinya mengungkapkan, keberadaan PKL sangat di butuhkan untuk perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, namun ada aturan yang tidak boleh dilanggar.
“Sebagai kota besar, (PKL) juga terjadi Samarinda. Sepanjang tak melanggar hukum, pemerintah tentunya tak bisa melarang warganya untuk berjualan. Hanya saja, PKL kadang tak tertib dan berjualan di tempat yang dilarang” ungkapnya saat di konfirmasi melalui telpon (Senin 18/10/2021).
Diketahui sebelumnya, penertiban PKL di sejumlah tempat terus dilakukan pemerintah Kota Samarinda. Namun menurut kader partai Gerindra ini menjelaskan. Hal tersebut adalah upaya yang baik untuk menata kembali carut marut Kota Samarinda terkait penataan Kota.
“Diliat dari sebelum sebelumnya, aturan yang sudah dibuat namun tidak dijalankan. Walikota ingin menata kembali dan itu baik” ungkapnya.
Lanjut Fuad, penertiban tersebut berangkat dari keluhan masyarakat yang terganggu karena para PKL berdagang di pinggir jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang terutama kemacetan yang terjadi di jalan Otto Iskandar Dinatta. Padahal pemerintah telah membangun pasar di lokasi tersebut.
“Kan berangkat dari keluhan masyarakat, yang keluhkan kemacetan” ungkapnya.
Namun DPRD sebagai pengawas eksekutif juga tidak akan tinggal diam untuk mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat “kita akan panggil pihak terkait untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah ini” tutupnya. (Tim Redaksi apakabar.co)
